TintaOtentik.Co – Di balik meningkatnya aktivitas diplomasi internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sejumlah akademisi dan tokoh Nahdlatul Ulama menilai organisasi tersebut perlu segera membenahi tata kelola internal agar tetap mampu menjaga independensi di tengah dinamika geopolitik global.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Rembug Warga NU Seri 3 bertajuk “NU di Simpang Dunia Baru: Memperkuat Diplomasi di Panggung Global” yang digelar di Setahun Kemarin Coffee, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).
Forum yang diselenggarakan FORBES NU 26 itu mempertemukan warga Nahdliyin, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas posisi NU di tengah perubahan geopolitik dunia.
Koordinator FORBES NU 26 Abdul Waidl mengatakan forum tersebut bertujuan memberikan masukan bagi PBNU agar tetap menjadi organisasi yang mandiri dan memiliki tata kelola yang kuat.
“Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan bagi PBNU untuk memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga kemandirian NU dalam menjalankan perannya,” kata Abdul Waidl.
Dalam forum tersebut, peneliti Islam Indonesia Greg Fealy menilai diplomasi internasional PBNU merupakan yang paling aktif sejak era Abdurrahman Wahid. Namun, menurut dia, efektivitas berbagai langkah diplomasi masih perlu dievaluasi agar memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Greg juga menyoroti pelaksanaan program Humanitarian Islam yang dinilai belum banyak menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput.
Sementara itu, akademisi Robi Sugara berpandangan PBNU perlu menjaga independensinya sebagai aktor non-negara dalam menjalankan diplomasi. Menurut dia, ketergantungan terhadap fasilitas dan pembiayaan negara berpotensi mengurangi ruang gerak organisasi dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan dan hubungan antarwarga.
Adapun Hanief Saha Ghafur menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi. Ia menilai lemahnya mekanisme pengawasan internal dapat membuat organisasi rentan terhadap berbagai kepentingan eksternal. Dalam forum tersebut, Hanief juga mendorong penguatan sistem perlindungan kelembagaan agar integritas organisasi tetap terjaga.
Berdasarkan hasil pembahasan, forum menyampaikan sembilan rekomendasi kepada PBNU. Rekomendasi itu mencakup pengembalian orientasi moral dan politik organisasi agar tetap independen, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan negara dalam aktivitas diplomasi, serta mengembalikan fokus diplomasi pada pendekatan people-to-people diplomacy yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Forum juga mendorong reformasi tata kelola organisasi berbasis prinsip good governance, mengaktifkan kembali Majelis Tahkim dan Dewan Etik sebagai mekanisme pengawasan internal, serta meningkatkan transparansi terhadap agenda dan pendanaan internasional yang melibatkan pihak luar.
Selain itu, PBNU didorong memperkuat konsolidasi internal sebelum memperluas aktivitas diplomasi di tingkat global, mereformasi sistem kaderisasi agar lebih mampu membentengi warga Nahdliyin dari berbagai pengaruh ideologi asing, serta memastikan setiap program organisasi, termasuk Fikih Peradaban, memiliki target yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Abdul Waidl berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi PBNU dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menjaga peran NU sebagai organisasi keagamaan yang independen di tingkat nasional maupun internasional.
Hingga berita ini ditulis, PBNU belum memberikan tanggapan atas kritik dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Laporan: Tim
