TintaOtentik.co – Kebijakan mandatori biodiesel B50 telah memasuki bulan pertama penerapannya. Di tengah transisi energi hijau yang didorong oleh pemerintah, sektor transportasi darat melaporkan hasil yang positif dari sisi performa mesin.
Kendati demikian, persoalan distribusi dan ketersediaan pasokan di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang mendesak.
Direktur Utama PT Grahaprima Suksesmandiri, Ronny Senjaya, mengungkapkan bahwa perusahaannya mengoperasikan lebih dari 2.000 unit armada yang melayani rute lintas wilayah mulai dari Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi.
Selama sebulan menggunakan B50, pihaknya tidak mendapati kendala teknis yang membahayakan performa kendaraan.
“Sebagai perusahaan angkutan darat yang mengoperasikan lebih dari 2.000 unit armada untuk rute Jabodetabek, Jawa, Sumatera hingga Sulawesi, kami merasakan dampak transisi ke B50 ini tidak begitu buruk, tidak ada kendala signifikan terhadap mesin,” jelas Ronny.
Menurutnya, kelancaran operasional ribuan armada tersebut tidak terlepas dari langkah antisipasi dan kesiapan teknis yang matang di level internal perusahaan, berkat sokongan edukasi dari Agen Pemegang Merek (APM).
“Kuncinya ada pada edukasi dan pelatihan pencegahan yang rutin diberikan pihak ATPM kepada tim mekanik kami. Selama langkah antisipasinya dijalankan, operasional ribuan armada kami tetap aman dan lancar,” tambahnya.
Meski mesin kendaraan aman, Ronny secara terbuka menyoroti tantangan krusial pada sektor hilir, yakni distribusi bahan bakar yang belum merata.
Ketimpangan suplai ini kerap memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian, yang secara akumulatif mengancam ketepatan waktu pengiriman barang (lead time).
Bagi industri logistik, komponen bahan bakar menyerap porsi operasional yang sangat besar, yakni berkisar antara 30 hingga 40 persen.
Keterlambatan akibat antrean pengisian tidak hanya berisiko mendatangkan penalti dari konsumen, tetapi juga memicu tekanan psikologis bagi pengemudi di jalan raya.
“Dari kami harapkan dari perusahaan transport, lebih ke pemerataan atau ketersediaan BBM, dan juga kualitas yang stabil dari sisi BBM tersebut,” kata Ronny.
“Terutama dari sisi ketersediaan, karena kami sebagai perusahaan transport di perusahaan sangat mengandalkan BBM, 30 sampai 40 persen cost kami itu di BBM, jadi cukup signifikan,” ungkapnya.
Dengan begitu, pemerataan tersedianya B50 pada setiap pom bensin di wilayah-wilayah Indonesia dapat terlaksana.
“BBM itu apabila ketersediaan yang tidak merata, itu akan mengakibatkan antrean pada saat pembelian. Setiap kali mengantre itu akan menambah waktu lead time kami,” sambungnya.
Ia merinci bagaimana akumulasi waktu tunggu berdampak langsung pada rantai pasok.
“Ada beberapa konsumen menentukan lead time sangat ketat, jadi misalnya mereka sudah tentukan 8 jam. Apabila kita harus mengantre di suatu tempat setengah jam, atau 1 jam. Satu kali atau dua kali, itu kan bisa menambah satu jam atau satu jam setengah dari sisi lead time kami,” ucap Ronny.
“Ada beberapa yang menerapkan denda ke kami. Tapi yang lebih penting adalah ketika lead time itu terpakai untuk mengantre. Secara emosional driver itu akan mengejar ketinggalan waktu tersebut. Nah, itu berkaitan dengan keselamatan dan safety dari driver tersebut,” papar dia menegaskan.
Di sisi lain, komitmen industri otomotif dalam menyongsong era B50 ini terbukti lewat keterlibatan aktif para produsen kendaraan komersial.
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) melalui Mitsubishi Fuso memastikan kesiapan lini produknya lewat pengujian ketat jangka panjang.
Sales and Marketing Director PT KTB, Aji Jaya, menyatakan bahwa varian andalan mereka, Mitsubishi Fuso Canter, telah melalui uji jalan (road test) sejauh puluhan ribu kilometer menggunakan B50 sebelum resmi dilepas ke pasar.
“Kami di industri otomotif berkomitmen penuh mendukung program pemerintah. Salah satu varian kami, Mitsubishi Fuso Canter, terlibat langsung dalam uji jalan B50 sejauh 40.000 kilometer dan hasilnya berjalan lancar tanpa dampak negatif signifikan pada kendaraan,” ujar Aji Jaya.
Dari sudut pandang regulator, Koordinator Pokja Pengujian Hilir Migas Kementerian ESDM, Cahyo Setyo Wibowo, memastikan bahwa implementasi B50 tidak dilakukan secara serampangan.
Kebijakan ini merupakan buah dari riset panjang yang diselaraskan dengan peningkatan kualitas secara bertahap sejak era B2,5 hingga mencapai level B50 saat ini.
“Kita tahu biodiesel ini diproduksi di dalam negeri, pabriknya di dalam negeri, tenaga di dalam negeri, distribusinya juga ada di dalam negeri. Itulah kelebihan dari penggunaan B50,” ungkap Cahyo.
“Jadi sebenarnya B50 hari ini sudah sangat melewati perjalanan panjang. Jadi setiap penambahan persentase untuk dari mulai B2,5, B10, B20, B30, B40, sampai sekarang B50. Itu selalu diikuti dengan peningkatan juga dari sisi kualitas,” pungkasnya.
