TintaOtentik.Co – DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam Raperda inisiatif DPRD Tangsel itu, nantinya para pekerja rentan dan informal akan dicover oleh BPJS Tenaga Kerja (TK) yang iurannya dibayarkan oleh APBD.
Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, sejauh ini memang sudah ada Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur terkait jaminan tersebut. Namun dengan adanya Perda sehingga nantinya dasar hukum akan menjadi lebih kuat.
“Bahwa Pemkot Tangsel memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja bagi para pekerja rentan, sehingga payung hukum untuk mengalokasikan anggaran di APBD setiap tahun ini akan semakin kuat,” kata Benyamin ketika ditemui di gedung DPRD Tangsel, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan, beberapa jenis pekerja rentan yang akan dicover BPJS TK diantaranya seperti penggali kubur, Ketua RT dan RW, guru ngaji dan lainnya.
“Karena prinsipnya mereka membantu pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah menjaminkan,” tuturnya.
Benyamin menerangkan, iuran BPJS TK untuk para pekerja rentan hanya sekitar Rp16 ribu perbulan.
Nantinya mereka yang tercover bisa mendapatkan premi kurang lebih mencapai Rp42 juta ketika memasuki hari tua atau meninggal.
“Kalau meninggal mereka mendapatkan premi itu Rp42 juta kalau tidak salah. Kalau kecelakaan sekian, kalau lainnya sekian,” tuturnya.
“(Jenisnya) ada kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, apa lagi gitu. Nanti itu tergantung kita komunikasinya dengan BP Jamsostek-nya atau BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.
Laporan: fan
