TintaOtentik.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya merespons polemik yang tengah bergulir di ruang publik.
Pihak kementerian menyatakan siap melakukan evaluasi komprehensif menyusul temuan investigatif Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membeberkan adanya alokasi anggaran fantastis senilai Rp10,8 miliar untuk pengadaan jasa influencer.
Kontrak kerja sama tersebut diketahui melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, sebuah badan usaha yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, figur publik multitalenta yang kini menduduki jabatan kenegaraan sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Melalui keterangan resmi yang dirilis di Jakarta, Selasa (10/11/2026), KKP menegaskan sikap terbuka serta mengapresiasi setiap atensi dan kritik yang dilayangkan oleh masyarakat sipil demi perbaikan tata kelola birokrasi.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi pernyataan resmi KKP.
Dalam pembelaannya, KKP menjelaskan bahwa diseminasi informasi terkait kebijakan, program kerja, serta capaian sektor kelautan dan perikanan merupakan mandat fungsional instansi.
Kemenangan narasi pembangunan tidak hanya disandarkan pada kolaborasi digital semata, melainkan dikombinasikan secara berimbang melalui konvergensi media massa konvensional, baik cetak, elektronik televisi, hingga platform digital arus utama.
“Dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” tegas pihak kementerian.
Lebih lanjut, KKP mengeklaim bahwa pemilihan mitra komunikasi, termasuk korporasi penyedia jasa agensi kreatif, tidak dilakukan sembarangan.
Proses seleksi diklaim telah melalui kajian indikator performa yang terukur, mulai dari volume basis pengikut (followers), tingkat interaksi (engagement rate), luas jangkauan audiens (reach), hingga peta demografi persebaran pengikut secara nasional. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat cakupan program strategis kementerian bersifat masif dan menjangkau seluruh pelosok nusantara.
“Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional, sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif,” lanjut keterangan tersebut.
Menanggapi skema penunjukan yang bersandar pada korporasi swasta, KKP tidak menampik bahwa eksekusi kerja sama publikasi memang menggandeng badan usaha penyedia jasa komunikasi profesional sesuai dengan koridor hukum pengadaan yang berlaku.
Kolaborasi tersebut dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan jaringan distribusi serta sinergi lintas kreator konten digital.
KKP berpandangan bahwa setiap figur publik atau content creator memiliki karakteristik basis massa dan psikografi audiens yang unik, sehingga pendekatan kolaboratif dinilai efektif untuk menjembatani sekat-sekat informasi di masyarakat.
“Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi… kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda,” pungkas KKP.
Dengan dibukanya ruang evaluasi menyeluruh oleh KKP di tengah sorotan publik dan lembaga antikorupsi, transparansi pemanfaatan anggaran komunikasi dan kejelasan relasi kuasa pejabat negara kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat.
