TintaOtentik.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi memberikan restu pengalokasian anggaran sebesar kurang lebih Rp42 triliun yang diproyeksikan untuk mengakselerasi program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada tahun anggaran 2027.
Kepastian tersebut mengemuka usai dilangsungkannya Rapat Terbatas (Ratas) bersama kepala negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut tanpa ada hambatan berarti.
Secara rinci, anggaran masif tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan belanja tahun depan sebesar Rp33 triliun, ditambah sisa anggaran tahun 2026 senilai Rp9 triliun yang belum sempat disalurkan oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian/lembaga (K/L) akibat terbatasnya rentang waktu pelaksanaan.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” jelas Tito Karnavian dalam keterangan pers usai ratas, Senin (9/11/2026).
Mendagri menegaskan bahwa dana jumbo tersebut tidak dikelola langsung oleh kementeriannya, melainkan didistribusikan secara proporsional kepada kementerian dan lembaga teknis pelaksana, dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai salah satu garda terdepan.
Dana ini difokuskan untuk memulihkan denyut nadi perekonomian dan sosial masyarakat lewat pembangunan kembali infrastruktur vital, seperti ruas jalan raya, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pasar tradisional, hingga stimulus bagi sektor UMKM.
Guna menghindari keterlambatan penyerapan, Tito mendesak agar payung hukum kepastian anggaran dapat segera diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Langkah ini krusial agar K/L terkait bisa langsung mengambil prakarsa melakukan lelang proyek secara dini.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi,” tegas Tito.
Berdasarkan masterplan yang disusun Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), agenda pemulihan wilayah Sumatra mencakup 11.520 kegiatan fisik maupun non-fisik sepanjang rentang 2026–2028.
Secara keseluruhan, total kebutuhan pembiayaan dalam rencana induk tersebut menyentuh angka Rp100,67 triliun yang melibatkan puluhan kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian turut membeberkan realisasi penyaluran dana pusat pada tahun 2026 ini, di mana dari Rp39,1 triliun usulan awal, sebanyak Rp29,9 triliun telah dicairkan kepada 33 K/L.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dukungan fiskal kepada pemda sebesar Rp12,34 triliun melalui instrumen Belanja Tidak Terduga (BTT) dan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Kendati demikian, Tito melontarkan kritik keras terhadap ketimpangan realisasi penggunaan tambahan TKD di berbagai kabupaten/kota.
Sejumlah daerah tercatat memiliki serapan tinggi, seperti Kabupaten Pidie (Aceh) yang mencapai 93 persen dan Kabupaten Asahan (Sumut) di angka 60 persen, serta Sumatra Barat yang membukukan serapan tertinggi hingga 54 persen.
Namun di sisi lain, masih banyak daerah yang tingkat penyerapannya nol persen, seperti Kabupaten Bireuen, Mandailing Natal, dan Toba.
Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar tidak pasif dan lekas mengalihkan dana darurat tersebut untuk pos anggaran lain, terlebih di tengah ancaman nyata 41 kejadian bencana susulan, didominasi banjir dan longsor, yang kembali melanda 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut sejak April hingga Oktober lalu, merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya sempat diperbaiki.
“Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja,” pungkas Tito memperingatkan.
