TintaOtentik.Co – Wacana mengenai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang patut diperhitungkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian dalam diskursus politik nasional.
Menanggapi wacana tersebut, seorang advokat sekaligus aktivis, Dodi Prasetya Azhari, menilai bahwa pembicaraan mengenai posisi Wakil Presiden seharusnya tidak berhenti pada persoalan pergantian figur, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan membangun kemitraan kepemimpinan nasional yang lebih kuat.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang tidak hanya menjalankan fungsi pendamping Presiden, tetapi juga memiliki pengalaman politik, kematangan kelembagaan, serta kemampuan menerjemahkan visi pemerintahan menjadi kerja nyata.
“Saya melihat nama Sufmi Dasco Ahmad layak diperhitungkan secara serius. Ini bukan soal siapa dekat dengan siapa, atau siapa yang pernah menjadi pasangan dalam kontestasi politik. Ini soal kebutuhan negara. Kita sedang berbicara tentang bagaimana Presiden memiliki mitra strategis yang memahami dinamika politik, kelembagaan, dan arah pemerintahan,” ujar Dodi.
Belajar dari Soekarno–Hatta
Dodi kemudian mengaitkan wacana tersebut dengan sejarah kepemimpinan nasional, khususnya kemitraan Soekarno dan Mohammad Hatta pada masa awal berdirinya Republik Indonesia.
Menurutnya, sejarah mengajarkan bahwa kepemimpinan nasional membutuhkan pembagian peran yang jelas dan kemampuan saling melengkapi.
“Kalau kita belajar dari Soekarno dan Hatta, kita melihat bahwa Republik ini dibangun melalui kemitraan dua tokoh dengan karakter dan pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki cita-cita kebangsaan yang sama. Soekarno memiliki kekuatan dalam mobilisasi politik dan perjuangan kebangsaan, sementara Hatta dikenal dengan pemikiran ekonomi, demokrasi, dan tata kelola kenegaraan. Mereka tidak harus identik untuk bisa saling melengkapi,” jelasnya.
Ia menilai, semangat sejarah tersebut relevan untuk menjadi bahan refleksi dalam membangun kemitraan Presiden dan Wakil Presiden hari ini.
“Jangan kita hanya mengagungkan Soekarno–Hatta dalam buku sejarah dan pidato kenegaraan, tetapi tidak mengambil pelajaran dari kualitas kemitraan mereka. Negara membutuhkan dua figur yang mampu berbagi tanggung jawab, bukan sekadar berbagi jabatan,” tegas Dodi.
Dasco Dinilai Memiliki Modal Pengalaman Kelembagaan
Lebih jauh, Dodi menyebut pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR selama dua periode menjadi salah satu aspek yang relevan untuk dipertimbangkan.
Menurutnya, pengalaman di parlemen memberikan pemahaman terhadap proses legislasi, pengawasan, penganggaran, serta dinamika komunikasi antara lembaga negara.
“Dasco bukan figur yang baru mengenal bagaimana politik dan pemerintahan bekerja. Pengalaman panjangnya di parlemen merupakan modal kelembagaan. Ia memahami bagaimana kepentingan politik dipertemukan, bagaimana komunikasi dibangun, dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung dalam sistem ketatanegaraan kita,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan Wakil Presiden dalam membangun komunikasi politik yang efektif di tengah kompleksitas pemerintahan dan dinamika geopolitik global.
“Presiden Prabowo memiliki agenda besar, mulai dari kedaulatan pangan, energi, industrialisasi, kesejahteraan rakyat hingga posisi Indonesia dalam percaturan dunia. Agenda sebesar itu membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat. Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis yang mampu membantu memastikan agenda tersebut berjalan,” lanjutnya.
Bukan Permusuhan terhadap Gibran, tetapi Evaluasi Kebutuhan Negara
Ketika ditanya mengenai posisi Gibran Rakabuming Raka, Dodi menegaskan bahwa wacana tersebut tidak seharusnya dibangun sebagai serangan personal.
Ia mengatakan bahwa demokrasi memberikan legitimasi terhadap hasil pemilu, tetapi penyelenggaraan negara juga harus senantiasa memperhatikan kualitas kelembagaan dan tanggung jawab konstitusional.
“Saya tidak sedang membangun permusuhan terhadap Gibran. Kita harus bisa membedakan antara penghormatan terhadap mandat demokrasi dan diskusi mengenai kebutuhan kelembagaan negara. Jabatan publik bukan ruang yang bebas dari evaluasi, tetapi setiap perubahan juga harus dilakukan melalui mekanisme konstitusi,” ujarnya.
Menurut Dodi, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus menjadi pedoman, yakni Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih.
Karena itu, ia mengingatkan agar diskursus politik tetap berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi.
Jangan Sampai Republik Hanya Menjadi Panggung Pergiliran Kekuasaan
Menutup keterangannya, Dodi menegaskan bahwa perdebatan mengenai kepemimpinan nasional harus dikembalikan pada cita-cita para pendiri bangsa.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan diperjuangkan untuk memberikan keistimewaan kepada keluarga, kelompok, ataupun generasi politik tertentu.
“Republik ini terlalu besar kalau hanya dipandang sebagai panggung pergiliran kekuasaan. Kita punya sejarah panjang, pengorbanan para pendiri bangsa, dan cita-cita konstitusi yang harus terus diperjuangkan. Jangan sampai kita sibuk mempertahankan kompromi politik, tetapi lupa memperkuat kualitas kepemimpinan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembicaraan mengenai Dasco harus ditempatkan sebagai bagian dari diskusi tentang masa depan pemerintahan dan standar kepemimpinan nasional.
“Kalau dahulu Soekarno dan Hatta menjadi simbol kemitraan dalam membangun fondasi Republik, hari ini kita harus berani membicarakan bagaimana membangun kemitraan kepemimpinan yang kuat untuk menjaga masa depan Indonesia.
Bagi saya, pengalaman dan rekam jejak Dasco layak masuk dalam pertimbangan serius. Sebab, yang harus kita utamakan bukan kepentingan siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan bagaimana Republik ini dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dodi.
“Kekuasaan boleh berganti, tetapi tanggung jawab sejarah terhadap Republik tidak boleh berhenti.” tutup Dodi.
Laporan: Tim
