TintaOtentik.co – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian kembali mengambil sikap tegas terhadap praktik culas di sektor pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ancaman pidana berat hingga tujuh tahun penjara bagi para produsen maupun distributor besar yang kedapatan sengaja mempermainkan harga beras di pasaran.
Langkah hukum yang ketat ini diambil menyusul temuan penyimpangan distribusi yang dinilai mencederai keadilan ekonomi.
Amran mencontohkan adanya distorsi harga ekstrem, di mana beras yang seharusnya bisa dijangkau masyarakat sekitar Rp13.500 justru digetok hingga menembus angka Rp56 ribu oleh oknum tak bertanggung jawab.
Di tengah polemik tersebut, Amran memberikan instruksi tegas agar aparat dan Satgas Pangan tidak salah sasaran dalam melakukan penindakan.
Fokus penegakan hukum dipastikan hanya menyasar para pemain besar di rantai pasok level atas, sementara para pedagang kecil di pasar tradisional diminta untuk tetap tenang dan dipastikan aman dari intervensi hukum.
“Perlu kami sampaikan masalah beras ini perlu klarifikasi. Kami sebagai Menteri Pertanian juga Kepala Bapanas. Kami sudah sampaikan kepada Deputi bidang stabilisasi harga bahwa ada edaran yang dia keluarkan itu yang dimaksud mendapatkan denda dan penjara. Itu bagi yang mempermainkan harga dan berlaku untuk distributor dan produsen khusus level atas, bukan yang di pasar-pasar, jangan diprovokasi,” tegas Amran saat melakukan pemantauan bantuan pangan di Pasar Segiri, Samarinda, Senin (16/11/2026).
Arahan tersebut, imbuh Amran, merupakan mandat langsung dari Presiden untuk melindungi denyut nadi ekonomi rakyat kecil dari aksi spekulasi para pemegang modal besar.
“Kami minta Satgas Pangan jangan mengganggu masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Karena yang melakukan adalah level produsen dan distributor. Kalau itu tidak ada ampun,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amran turut menyoroti payung hukum berupa ancaman kurungan penjara selama tujuh tahun bagi para pelanggar ketentuan harga pangan.
Kendati demikian, ia sempat melontarkan tanda tanya terkait dinamika regulasi nominal denda administratif yang tercantum dalam aturan hukum saat ini dibandingkan regulasi terdahulu.
“Ancamannya 7 tahun benar. Kalau dulu undang-undangnya itu tulis Rp150.000.000.000 dendanya. Saya tidak tahu kenapa berubah menjadi Rp1.500.000.000, tapi itu regulasi yang ada. Kita ikut saja,” pungkasnya.
Melalui ketegasan sikap ini, pemerintah berharap stabilitas harga beras nasional dapat segera terkontrol tanpa harus membebani serta meresahkan para pedagang kecil di tingkat hilir.
