Artikel Ini Ditulis Oleh Sopian Hadi Permana, S.Sos., M.A.P. Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan Sekaligus Direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam (LEPPAMI) PB HMI Periode 2016–2018.
Ada yang harus menjadi perhatian serius masyarakat Banten dan seluruh rakyat Indonesia ketika wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kembali mencuat ke ruang publik.
Di satu sisi, muncul gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Di sisi lain, publik tengah menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, khususnya terkait peta wilayah pertambangan yang perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk bagian yang dipersoalkan publik di sekitar perairan Ujung Kulon.
Dua persoalan ini mungkin memiliki dasar kebijakan dan proses yang berbeda. Belum ada bukti resmi yang membuktikan bahwa wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa berkaitan dengan kepentingan pertambangan. Namun, kemunculan kedua isu tersebut dalam waktu berdekatan patut menjadi alasan bagi masyarakat untuk meminta penjelasan secara terbuka.
Pertanyaannya sederhana: Apa sebenarnya arah kebijakan negara terhadap masa depan Ujung Kulon?
Apakah negara benar-benar sedang memperkuat konservasi, atau justru belum mampu memberikan jaminan menyeluruh terhadap perlindungan kawasan yang memiliki nilai ekologis, sejarah, budaya, dan spiritualitas luar biasa ini?
Bagi saya, persoalan Ujung Kulon tidak boleh dipersempit hanya menjadi persoalan keberadaan Badak Jawa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita pertahankan.
Ujung Kulon bukan sekadar rumah bagi seekor badak. Ujung Kulon adalah rumah bagi kehidupan, benteng keanekaragaman hayati, warisan sejarah, ruang kebudayaan, kawasan wisata alam, sekaligus bagian dari identitas ekologis masyarakat Banten.
Selama ini, ketika berbicara tentang Taman Nasional Ujung Kulon, perhatian publik hampir selalu tertuju kepada Badak Jawa. Hal tersebut tentu dapat dimengerti karena satwa ini merupakan salah satu spesies paling langka di dunia dan keberadaan populasi alaminya saat ini sangat bergantung pada kelestarian kawasan tersebut.
- UJUNG KULON BUKAN SEKADAR HABITAT BADAK JAWA
Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa Ujung Kulon merupakan satu kesatuan ekosistem yang jauh lebih luas daripada sekadar habitat satu spesies.
Kawasan ini memiliki hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove, padang rumput, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga ekosistem terumbu karang.
UNESCO telah menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991. Pengakuan tersebut bukan semata-mata karena keberadaan Badak Jawa, tetapi juga karena keunikan bentang alam, kekayaan flora dan fauna, serta nilai ekologis kawasan yang memiliki arti penting bagi dunia.
Di sana terdapat berbagai satwa yang dilindungi, seperti banteng Jawa, owa Jawa, surili, lutung, macan tutul Jawa, ajag, berbagai jenis kijang, serta ratusan spesies burung. Ekosistem lautnya juga menjadi habitat bagi beragam biota, termasuk penyu dan berbagai jenis ikan.
UNESCO mencatat lebih dari 270 spesies burung, sejumlah mamalia langka, serta puluhan jenis tumbuhan langka di kawasan tersebut.
Artinya, apabila kita berbicara tentang masa depan Ujung Kulon, yang sedang kita bicarakan bukan hanya nasib Badak Jawa. Kita sedang membicarakan keberlangsungan sebuah ekosistem yang menjadi tempat hidup bagi begitu banyak makhluk.
Maka, jangan sampai seluruh pembicaraan mengenai konservasi justru berhenti pada wacana pemindahan beberapa individu badak.
Bagaimana dengan banteng Jawa? Bagaimana dengan owa Jawa dan surili? Bagaimana dengan hutan mangrove, terumbu karang, kehidupan pesisir, dan satwa-satwa lain yang tidak memiliki perhatian sebesar Badak Jawa?
Siapa yang menjamin seluruh ekosistem tersebut tetap terlindungi?
Konservasi tidak boleh menggunakan pendekatan parsial. Menyelamatkan satu spesies tidak boleh membuat kita kehilangan perhatian terhadap keseluruhan ekosistem yang menopang kehidupan spesies tersebut.
Ujung Kulon harus dipertahankan sebagai satu kesatuan warisan ekologis, bukan dipandang hanya sebagai lokasi tempat hidup Badak Jawa.
- PEMINDAHAN BADAK JAWA BUKAN SOLUSI YANG BOLEH DIPUTUSKAN TERGESA-GESA
Saya memahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa, termasuk potensi gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.
Risiko bencana tersebut nyata dan tidak boleh diremehkan.
Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pengembangan habitat kedua harus diartikan sebagai pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya?
Kita perlu membedakan antara membangun habitat kedua untuk memperkuat ketahanan populasi dengan memindahkan satwa yang selama ini hidup di habitat alaminya.
Keduanya bukan hal yang sama.
Pengembangan habitat kedua pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang apabila dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan tidak mengorbankan populasi utama di Ujung Kulon.
Akan tetapi, jika gagasan tersebut berkembang menjadi pemindahan satwa tanpa kajian yang terbuka dan menyeluruh, maka publik memiliki alasan kuat untuk mempertanyakannya.
Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026 juga telah menegaskan bahwa Alas Purwo masih merupakan calon lokasi yang perlu dikaji. Belum ada keputusan resmi mengenai lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan translokasi.
Artinya, pemerintah sendiri mengakui bahwa masih ada banyak aspek yang harus dipastikan.
Apakah ketersediaan pakan di Alas Purwo mencukupi sepanjang tahun? Apakah sumber air dan ruang jelajahnya sesuai? Bagaimana karakteristik vegetasi dan kondisi habitatnya? Bagaimana potensi penyakit, interaksi dengan satwa lain, serta risiko terhadap keberhasilan reproduksi?
Bagaimana pula dampaknya terhadap keragaman genetik populasi Badak Jawa yang selama ini bertahan di Ujung Kulon?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Justru sebaliknya, itulah bentuk tanggung jawab dalam memastikan kebijakan konservasi tidak berubah menjadi eksperimen yang mempertaruhkan keberlangsungan satwa langka.
Negara tidak boleh menjadikan optimisme sebagai pengganti kajian ilmiah.
Jika tujuan utamanya adalah menyelamatkan Badak Jawa, maka penguatan perlindungan habitat asli harus tetap menjadi prioritas utama.
- UJUNG KULON MENYIMPAN SEJARAH BESAR, BUKAN SEKADAR KEKAYAAN ALAM
Ada satu aspek yang sering luput dari pembicaraan mengenai Ujung Kulon, yaitu nilai sejarah kawasan tersebut.
Ujung Kulon merupakan saksi dari dinamika alam yang luar biasa, termasuk dampak letusan Gunung Krakatau pada 1883.
Peristiwa tersebut mengubah bentang alam dan kehidupan di kawasan Selat Sunda. Namun, melalui proses alam selama puluhan hingga ratusan tahun, ekosistem kembali tumbuh dan berkembang.
Ujung Kulon menjadi salah satu contoh penting bagaimana alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya melalui proses ekologis yang panjang.
Di kawasan ini juga terdapat Pulau Panaitan, Pulau Peucang, Pulau Handeuleum, Semenanjung Ujung Kulon, dan kawasan Gunung Honje yang memiliki karakteristik ekologis serta sejarah tersendiri.
Di Pulau Panaitan terdapat Gunung Raksa yang dikenal memiliki peninggalan arca Ganesha. Keberadaan peninggalan tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Ujung Kulon bukan hanya penting dalam sejarah alam, tetapi juga memiliki jejak sejarah kebudayaan manusia.
Sejarah seperti ini tidak boleh dipisahkan dari pembicaraan mengenai perlindungan kawasan.
Kita tidak sedang menjaga sebidang tanah yang tidak memiliki makna. Kita sedang menjaga ruang yang menyimpan perjalanan alam, kehidupan, dan peradaban.
Apabila negara hanya memandang Ujung Kulon dari sisi nilai ekonomi, maka kita sedang melakukan kesalahan besar dalam memahami warisan yang sesungguhnya.
Ada nilai sejarah yang tidak bisa dihitung dengan rupiah. Ada kekayaan ekologis yang tidak bisa digantikan oleh kompensasi investasi. Ada warisan peradaban yang tidak bisa dibangun kembali ketika sudah rusak.
- SANGHYANG SIRAH: KETIKA UJUNG KULON JUGA MENJADI RUANG SPIRITUALITAS
Lebih jauh lagi, Ujung Kulon memiliki nilai yang sangat dekat dengan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.
Salah satunya adalah Sanghyang Sirah.
Bagi sebagian masyarakat, Sanghyang Sirah dikenal sebagai kawasan yang memiliki nilai spiritual dan menjadi tujuan perjalanan ziarah. Tempat ini bukan sekadar titik geografis di ujung barat Pulau Jawa, melainkan ruang yang menyimpan cerita, keyakinan, tradisi, dan penghormatan terhadap alam.
Hal yang menarik, nilai tersebut bukan sekadar cerita yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam dokumen zonasi resmi Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan SK Dirjen KSDAE Nomor SK.78/KSDAE/SET/KSA.0/2/2017, kawasan Sanghyang Sirah tercatat sebagai bagian dari Zona Religi, Budaya, dan Sejarah.
Bahkan, zona tersebut juga mencakup kawasan Gunung Raksa di Pulau Panaitan.
Ini menunjukkan bahwa pengelolaan Ujung Kulon secara resmi telah mengakui adanya dimensi religi, budaya, dan sejarah di samping fungsi ekologisnya.
Karena itu, ketika kita berbicara tentang perlindungan Ujung Kulon, kita tidak hanya berbicara tentang pohon, satwa, dan sumber daya alam. Kita juga berbicara tentang ruang yang memiliki makna bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.
Sanghyang Sirah mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam tidak selalu didasarkan pada keinginan untuk mengambil dan menguasai.
Ada tradisi yang mengajarkan penghormatan. Ada kearifan lokal yang mengajarkan batas. Ada keyakinan bahwa manusia bukan pemilik mutlak alam, melainkan bagian dari kehidupan yang harus menjaga keseimbangannya.
Inilah nilai yang seharusnya menjadi dasar pembangunan.
Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai spiritual dan budaya justru kehilangan perlindungan karena manusia terlalu sibuk menghitung potensi ekonominya.
Pembangunan yang mengabaikan sejarah dan nilai spiritual masyarakat bukanlah pembangunan yang utuh.
- WISATA UJUNG KULON: POTENSI EKONOMI YANG TIDAK HARUS MENGORBANKAN ALAM
Ujung Kulon juga memiliki potensi pariwisata alam yang luar biasa.
Keindahan Pulau Peucang, Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, kawasan pantai, hutan tropis, dan kekayaan bawah laut merupakan modal penting bagi pengembangan pariwisata berbasis konservasi.
Namun, pariwisata Ujung Kulon seharusnya dikembangkan dengan prinsip ekowisata, bukan eksploitasi.
Ekowisata menempatkan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama. Aktivitas wisata harus memperhatikan daya dukung kawasan, perlindungan satwa, pengelolaan sampah, keselamatan pengunjung, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Kita bisa membayangkan bagaimana Ujung Kulon dikembangkan sebagai pusat pendidikan lingkungan, penelitian keanekaragaman hayati, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata alam yang dikelola secara bertanggung jawab.
Masyarakat sekitar harus memperoleh manfaat ekonomi melalui usaha lokal, jasa pemandu, produk UMKM, penginapan berbasis masyarakat, dan kegiatan ekonomi lain yang tidak merusak lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak diposisikan sebagai penonton dari kekayaan alam yang berada di wilayahnya sendiri.
Mereka harus menjadi bagian dari pelaku utama pelestarian sekaligus penerima manfaat ekonomi.
Jangan sampai kita hanya mengenal pembangunan dari sudut pandang industri ekstraktif, seolah-olah satu-satunya cara menghasilkan nilai ekonomi dari alam adalah dengan mengambil sumber daya yang terkandung di dalamnya.
Padahal, alam yang terjaga juga memiliki nilai ekonomi jangka panjang melalui pariwisata, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Hutan yang terjaga dapat memberikan manfaat lintas generasi. Laut yang sehat dapat menopang kehidupan masyarakat pesisir. Satwa yang lestari dapat menjadi kebanggaan dunia.
Itulah pembangunan yang seharusnya kita perjuangkan.
- WILAYAH PERTAMBANGAN BANTEN: PUBLIK BERHAK TAHU APA YANG SEDANG DIRENCANAKAN NEGARA
Sekarang kita masuk pada persoalan yang tidak kalah penting.
Pada 12 Februari 2026, Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan tersebut menggantikan keputusan sebelumnya mengenai Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Dalam dokumen tersebut, wilayah pertambangan dibagi ke dalam beberapa kategori, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara.
Peta lampiran keputusan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena muncul pertanyaan mengenai wilayah perairan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Di sinilah pemerintah harus memberikan penjelasan yang lengkap.
Apakah benar terdapat bagian wilayah perairan yang masuk dalam peta wilayah pertambangan? Jika benar, di mana koordinat dan batas-batasnya? Komoditas apa yang menjadi dasar penetapan? Bagaimana hubungannya dengan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon dan kawasan perlindungan laut di sekitarnya?
Apakah sudah dilakukan kajian lingkungan strategis dan penilaian risiko ekologis? Bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan kawasan konservasi?
Kita harus memahami bahwa penetapan Wilayah Pertambangan tidak otomatis berarti izin operasi pertambangan sudah diterbitkan. WUP merupakan bagian dari kerangka tata kelola pertambangan dan tidak bisa disamakan dengan persetujuan untuk langsung melakukan kegiatan eksploitasi.
Demikian pula, keberadaan WUP pada suatu peta tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon telah berubah status.
Namun, justru karena ada perbedaan antara penetapan wilayah pertambangan, pemberian izin, dan pelaksanaan operasi, pemerintah wajib menjelaskan batas serta implikasi hukumnya kepada masyarakat.
Jangan biarkan publik menafsirkan sendiri dokumen negara yang seharusnya dapat diakses dan dipahami secara transparan.
Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Banten harus membuka informasi mengenai koordinat, batas wilayah, komoditas, dasar penetapan, dan potensi dampak lingkungan.
Kawasan konservasi tidak boleh berada dalam ketidakjelasan tata ruang dan kebijakan.
- JANGAN SAMPAI KONSERVASI MENJADI JARGON, SEMENTARA EKSPLOITASI MENJADI AGENDA
Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak sedang menyimpulkan adanya hubungan langsung antara wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa dan penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Tidak ada dasar untuk menyatakan keduanya merupakan satu agenda tersembunyi.
Namun, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi masa depan lingkungan hidup.
Kecurigaan publik tidak seharusnya dijawab dengan kemarahan atau penolakan terhadap kritik. Pemerintah harus menjawabnya dengan data, dokumen, penjelasan ilmiah, dan keterbukaan informasi.
Apalagi Ujung Kulon memiliki status sebagai kawasan konservasi dan Situs Warisan Dunia UNESCO.
Jangan sampai muncul preseden buruk ketika isu konservasi hanya menjadi perhatian saat ada kepentingan tertentu, sementara persoalan perlindungan kawasan secara menyeluruh justru tidak mendapatkan perhatian yang sepadan.
Kita harus belajar dari banyak persoalan lingkungan di berbagai daerah. Ketika kerusakan telah terjadi, masyarakat sering kali baru menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar.
Hutan yang rusak membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Ekosistem laut yang tercemar tidak bisa disembuhkan hanya dengan program seremonial. Hilangnya keanekaragaman hayati bahkan dapat menjadi kehilangan permanen.
Karena itu, negara harus memiliki prinsip kehati-hatian.
Jangan sampai kepentingan investasi jangka pendek mengalahkan kepentingan ekologis jangka panjang.
Jangan sampai keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, sementara dampak kerusakan lingkungan harus ditanggung masyarakat luas.
Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi peta-peta proyek dan bekas eksploitasi, tetapi kehilangan hutan, laut, satwa, dan ruang hidup yang seharusnya menjadi hak mereka.
- JANGAN LUPAKAN MASYARAKAT BANTEN DAN MASYARAKAT ADAT
Ujung Kulon berada di wilayah Banten. Maka, masyarakat Banten memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap masa depan kawasan tersebut.
Pemerintah pusat memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan taman nasional. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan suara masyarakat yang hidup di sekitar kawasan.
Masyarakat lokal bukan sekadar pihak yang harus diberi informasi setelah keputusan dibuat.
Mereka harus dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan, pengkajian, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.
Begitu pula masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan kawasan tersebut.
Kearifan lokal bukan penghalang pembangunan. Justru, kearifan lokal dapat menjadi sumber pengetahuan penting dalam menjaga hubungan manusia dengan alam.
Pemerintah harus membuka ruang dialog yang bermakna dengan masyarakat adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi lingkungan, pelaku pariwisata, dan organisasi kepemudaan.
Keputusan mengenai masa depan Ujung Kulon tidak boleh hanya dibicarakan di ruang rapat kementerian atau forum investasi.
Ada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ada generasi muda Banten yang akan mewarisi dampak dari setiap keputusan hari ini.
Mereka berhak mengetahui, berhak bertanya, dan berhak menyampaikan pandangan.
- JANGAN SAMPAI PENGUASA TERJEBAK DALAM KESERAKAHAN TERHADAP ALAM
Ada satu pesan yang perlu disampaikan kepada siapa pun yang memegang kekuasaan dan memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan.
Jangan pernah menganggap alam sebagai sesuatu yang bisa dikuasai tanpa batas.
Kekuasaan memiliki masa jabatan. Kepentingan investasi dapat berubah. Proyek pembangunan dapat selesai. Namun, kerusakan lingkungan dapat meninggalkan dampak yang berlangsung jauh melampaui masa kekuasaan seseorang.
Hutan yang hilang tidak selalu bisa dikembalikan. Satwa yang punah tidak dapat dihadirkan kembali dengan keputusan administratif. Laut yang rusak tidak dapat dipulihkan hanya dengan pernyataan komitmen.
Ada konsekuensi ekologis, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dari setiap keputusan yang mengabaikan keseimbangan alam.
Dalam perspektif kearifan lokal, manusia diajarkan untuk tidak mengambil sesuatu secara berlebihan. Alam bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan kehidupan yang harus dihormati.
Keserakahan terhadap alam pada akhirnya akan menghadirkan akibat bagi manusia sendiri.
Bencana ekologis, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, rusaknya mata pencaharian nelayan, menurunnya kualitas lingkungan, hingga hilangnya warisan budaya merupakan sebagian konsekuensi yang harus dihadapi ketika pembangunan kehilangan kendali.
Karena itu, pesan saya kepada para pengambil kebijakan sangat jelas:
Jangan merasa menjadi penguasa atas alam hanya karena memiliki kewenangan atas kebijakan. Kekuasaan bukan hak untuk menghabiskan warisan generasi mendatang.
Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru sedang menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah mampu kita bangun kembali.
- YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH: LINDUNGI UJUNG KULON SECARA MENYELURUH
Jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen terhadap konservasi, ada sejumlah langkah yang harus segera menjadi prioritas.
Pertama, memperkuat perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon melalui peningkatan pengawasan, pemantauan populasi, perlindungan sumber pakan, dan pemulihan ekosistem.
Kedua, membuka seluruh kajian mengenai rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa, termasuk kajian kelayakan Alas Purwo, risiko translokasi, aspek kesehatan, genetika, reproduksi, dan dampak ekologis.
Ketiga, memastikan pengembangan habitat kedua tidak menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan, pengawasan, maupun anggaran konservasi di Ujung Kulon.
Keempat, meminta Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Banten membuka secara transparan peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, terutama koordinat dan batas wilayah yang menjadi perhatian masyarakat di sekitar perairan Ujung Kulon.
Kelima, memastikan seluruh kebijakan pertambangan mematuhi ketentuan perlindungan kawasan konservasi, tata ruang, perlindungan ekosistem pesisir, dan peraturan lingkungan hidup.
Keenam, memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati Ujung Kulon secara menyeluruh, termasuk hutan, mangrove, terumbu karang, satwa liar, dan ekosistem laut.
Ketujuh, melibatkan masyarakat adat, masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, pelaku pariwisata, serta organisasi kepemudaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Kedelapan, mengembangkan ekowisata, pendidikan lingkungan, penelitian, dan ekonomi masyarakat berbasis konservasi sebagai alternatif pembangunan yang berkelanjutan.
Kesembilan, memastikan nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas kawasan seperti Sanghyang Sirah dan Gunung Raksa tetap dihormati dan dilindungi sesuai ketentuan pengelolaan taman nasional.
Kesepuluh, membangun mekanisme pengawasan publik yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan kebijakan konservasi maupun kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon.
SIKAP TEGAS: JANGAN KORBANKAN UJUNG KULON!
Sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan sekaligus mantan Direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam (LEPPAMI) PB HMI, saya memandang persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan biasa.
Ini menyangkut tanggung jawab moral kita terhadap masa depan alam Indonesia.
Saya meminta pemerintah:
- Tidak terburu-buru mengambil keputusan pemindahan Badak Jawa dan memastikan setiap gagasan pengembangan habitat kedua didasarkan pada kajian ilmiah yang terbuka serta dapat diuji publik.
- Menjamin perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas dan tidak dikurangi dengan alasan apa pun.
- Membuka peta dan dokumen teknis Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, termasuk koordinat serta batas wilayah yang menjadi perhatian publik.
- Memberikan penjelasan resmi mengenai potensi tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kawasan konservasi dan ekosistem laut di sekitar Ujung Kulon.
- Menjamin tidak ada aktivitas eksploitasi yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan kawasan konservasi dan kelestarian lingkungan.
- Melibatkan masyarakat Banten, masyarakat adat, akademisi, organisasi lingkungan, dan elemen kepemudaan dalam menentukan masa depan Ujung Kulon.
- Menyusun strategi perlindungan terpadu yang tidak hanya berfokus pada Badak Jawa, tetapi juga seluruh keanekaragaman hayati, sejarah, budaya, dan potensi wisata berkelanjutan Ujung Kulon.
PENUTUP: ALAM BUKAN WARISAN PENGUASA, TETAPI TITIPAN UNTUK GENERASI BERIKUTNYA
Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa Ujung Kulon memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar potensi ekonomi yang dapat dihitung dalam sebuah dokumen investasi.
Di sana ada Badak Jawa yang menjadi kebanggaan dunia. Ada banteng, owa Jawa, surili, dan berbagai satwa yang menjadi bagian dari kekayaan hayati Indonesia.
Ada hutan, pantai, mangrove, terumbu karang, dan kehidupan laut yang saling terhubung.
Ada jejak sejarah Krakatau, peninggalan Gunung Raksa, dan Sanghyang Sirah yang memiliki nilai religi, budaya, serta spiritualitas.
Ada potensi wisata alam yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Banten tanpa harus menghancurkan lingkungan.
Semua itu adalah warisan yang tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan.
Saya tidak menolak pembangunan. Saya tidak menolak ilmu pengetahuan. Saya juga memahami bahwa negara harus memiliki strategi untuk menghadapi ancaman kepunahan satwa dan risiko bencana.
Namun, pembangunan harus memiliki batas moral dan ekologis. Investasi harus tunduk pada prinsip keberlanjutan. Kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Jangan sampai kita begitu sibuk membicarakan bagaimana memindahkan Badak Jawa, tetapi lupa memastikan bahwa rumahnya tetap terlindungi.
Jangan sampai kita begitu bersemangat menghitung potensi tambang, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh menghitung nilai kehidupan yang akan hilang ketika ekosistem rusak.
Jangan sampai para penguasa hari ini merasa berhak menentukan segalanya, sementara generasi mendatang harus menanggung akibat dari keputusan yang tidak pernah mereka ikut buat.
INGAT, KEKUASAAN BISA BERGANTI, JABATAN BISA BERAKHIR, INVESTASI BISA BERPINDAH. TETAPI KETIKA ALAM HANCUR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PUNAH, KITA TIDAK BISA MEMBELINYA KEMBALI.
Jangan serakah terhadap alam. Jangan mengorbankan warisan leluhur demi kepentingan sesaat. Sebab setiap kerusakan yang kita biarkan hari ini akan menjadi beban bagi kehidupan esok hari.
JANGAN PINDAHKAN BADAK JAWA DENGAN MENGABAIKAN RUMAHNYA. JANGAN BIARKAN LAUT UJUNG KULON MENJADI RUANG YANG TAK JELAS ARAH PEMANFAATANNYA. DAN JANGAN BIARKAN WARISAN ALAM BANTEN KALAH OLEH KEPENTINGAN EKONOMI JANGKA PENDEK.
SELAMATKAN BADAK JAWA. PERTAHANKAN UJUNG KULON. LINDUNGI SEJARAH, BUDAYA, SPIRITUALITAS, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BANTEN.
Karena Ujung Kulon bukan milik penguasa hari ini. Ujung Kulon adalah warisan alam Indonesia untuk generasi yang akan datang.
