TintaOtentik.Co – Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten.
Tambahan anggaran tersebut akan diberikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara.
Janji itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp 100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp 20 miliar,” kata Prabowo, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan belanja barang dan jasa agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Salah satu persoalan yang disorot adalah pola pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian dan pemerintah daerah.
Menurut dia, pengadaan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama seharusnya dilakukan melalui sistem yang lebih terkoordinasi sehingga pemerintah bisa memperoleh harga yang seragam.
“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” ujarnya.
Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, dia memperkirakan sekitar 30 persen atau Rp 400 triliun berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau mark up.
“Kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun,” kata Prabowo.
Dia menegaskan, efisiensi anggaran bukan semata-mata untuk mengurangi belanja pemerintah, melainkan agar uang negara dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Selain tambahan anggaran daerah, Prabowo juga menyebut penghematan memungkinkan pemerintah memperluas program perbaikan fasilitas pendidikan.
Anggaran yang semula direncanakan untuk menjangkau 71.000 sekolah pada tahun ini, menurut dia, dapat digunakan untuk membantu hingga 88.000 sekolah. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan.
Prabowo menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan hingga akhir 2026, kemudian ditambah 2.000 desa pada akhir 2027.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” ujarnya.
Laporan: Tim
