TintaOtentik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan akhirnya resmi mengetok palu persetujuan bersama atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesepakatan tersebut, pundi-pundi APBD Tangsel 2027 dipatok di angka jumbo mencapai Rp5.252.111.367.037.
Di atas kertas, pemkot memamerkan otot finansialnya yang diklaim sangat mandiri. Dari total pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp4,7 triliun, mayoritas atau lebih dari Rp3,3 triliun murni bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara dana transfer pusat hanya menyumbang sekitar Rp1,3 triliun.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dengan nada optimis menyebut tingginya PAD ini sebagai bukti konkret kokohnya kapasitas kemandirian fiskal kota penyangga ibu kota tersebut.
“Ini menunjukan kondisi kapasitas fiskal kita di tahun 2027 dapat tetap kita jaga. Dengan kemandirian fiskal yang sangat tinggi,” ujar Benyamin usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (18/11/2026).
Sorotan Tajam Alokasi, Pendidikan Cuma Tipis di Atas Angka Wajib
APBD dibungkus narasi kemandirian fiskal yang dan sederet janji penanganan isu krusial, mulai dari kemiskinan ekstrem, macet, banjir, hingga carut-marut sampah, struktur alokasi belanja dalam APBD 2027 ini tak luput dari sorotan kritis.
Badan Anggaran DPRD dan Pemkot Tangsel sepakat mengunci porsi belanja pegawai di angka 30,82 persen, sebuah angka yang masih menyedot porsi raksasa dari APBD.
Sementara itu, sektor yang menjadi fondasi masa depan yakni fungsi pendidikan hanya dipatok di angka 20,34 persen hanya beda sedikit dari batas minimal mandatory spending undang-undang yang mewajibkan 20 persen.
Di sisi lain, porsi belanja infrastruktur publik digelontorkan sebesar 48,61 persen. Walikota sendiri mengeklaim anggaran tersebut bakal diarahkan untuk program-program pro-rakyat.
Seperti bantuan biaya sekolah bagi warga tidak mampu, peningkatan mutu guru, serta mengerek angka harapan hidup hingga menyentuh usia 76 tahun.
“Ada keseimbangan antara pendapatan dengan belanja daerah,” terang Benyamin, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal ketat transparansi pelaksanaan anggaran jumbo ini agar tidak bocor di tengah jalan.
Berdasarkan rincian struktur APBD 2027, total belanja daerah tercatat hingga Rp5,25 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp3,76 triliun, belanja modal Rp1,40 triliun, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp65 miliar, ditopang pembiayaan netto sebesar Rp545,7 miliar.
