TintaOtentik.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 75 miliar.
Plh Asisten Kejati Banten, Aditya Rakatama, menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari hasil temuan tim intelijen. Saat ini, penyelidikan terkait kontrak jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan PT EPP senilai Rp 75 miliar telah dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Jadi, statusnya dari penyelidikan kita naikkan ke tahap penyidikan,” ujar Aditya kepada wartawan di Kejati Banten, Serang, Selasa (4/2/2025).
Dugaan korupsi ini terjadi pada Mei 2024 di Dinas LH Kota Tangsel. Kontrak yang dipersoalkan terbagi menjadi dua bagian, yakni jasa pengangkutan senilai Rp 50 miliar dan kegiatan pengelolaan sampah sebesar Rp 25 miliar.
Tim penyidik Kejati Banten menemukan indikasi bahwa PT EPP tidak memiliki kapasitas dan fasilitas memadai untuk mengelola sampah sesuai ketentuan kontrak. Salah satu temuan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur diduga tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
“Tim penyidik baru memperkirakan perhitungan kerugian keuangannya karena salah satu item pekerjaan yang dilaksanakan sekitar kurang lebih Rp 25 miliar,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah adanya temuan pembuangan sampah liar di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Kejaksaan mendapati bahwa sampah tersebut berasal dari Kota Tangsel, yang seharusnya dikelola sesuai ketentuan kontrak. Kejadian ini bahkan memicu protes dan demonstrasi warga setempat.
“Ada pembuangan sampah liar. Nah ternyata dari sampah liar tersebut setelah kita telusuri, sampah liar dimaksud berasal dari sampah Kota Tangsel,” paparnya.
Sesuai kontrak, perusahaan yang menangani pengelolaan sampah seharusnya menjalankan sistem pengolahan dengan prinsip reuse, recycle, dan reduce. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dilakukan.
“Cuma, faktanya mereka tidak melakukan hal itu,” tambahnya.
Sejauh ini, Kejati Banten telah memeriksa lima orang sebagai saksi dalam penyidikan kasus ini. Dalam waktu dekat, pihak kejaksaan akan menetapkan tersangka atas dugaan korupsi dalam layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah tersebut.
“Belum, ini masih berproses,” pungkasnya.
