TintaOtentik.Co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pemerintah akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial (bansos) dari seumur hidup menjadi hanya 5 tahun.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa warga yang selama ini menerima bansos harus beralih mengikuti program pemberdayaan, tidak boleh terus-menerus menerima bansos.
“Harus ada keluarga yang pindah dari bansos menjadi program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
“Tidak akan ada lagi orang yang seumur hidup menerima bansos seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Gus Ipul mengatakan, saat ini banyak penerima bansos yang sudah menerima bansos selama belasan hingga puluhan tahun.
Bahkan, ia menyebut ada penerima bansos yang sifatnya turun-menurun ke anak cucu mereka.
“Sekarang ini ada orang yang menerima bansos itu 10 tahun, 15 tahun. Dari bapaknya turun ke anaknya, turun ke cucunya,” kata Gus Ipul.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan bahwa pemerintah berencana membatasi masa pemberian bansos maksimal selama lima tahun bagi masyarakat miskin.
Namun, ini dikecualikan bagi masyarakat atau kelompok lanjut usia (manula) dan penyandang disabilitas.
“Sekarang, pokoknya kalau bisa tidak boleh melebihi 5 tahun seorang warga negara mendapatkan bantuan sosial,” kata Muhaimin di kantornya, Selasa (8/7/2025).
“(Bansos diberikan) hanya 5 tahun, kecuali difabel dan manula,” lanjut Muhaimin.
Gus Ipul mengatakan, ada 1,9 juta data penerima bantuan sosial (bansos) yang dikoreksi dalam proses penyaluran terbaru.
“Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar Gus Ipul ditemui usai acara di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
Menurut dia, dalam penyaluran bansos triwulan kedua ini, ada penerima yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pada triwulan pertama. Namun, ada pula yang menerima bansos di awal tahun tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima saat ini.
“Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara tepat sasaran.
Penyesuaian data dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang berhak.
“Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelasnya.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa 45 persen penyaluran bansos selama ini diduga kuat tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah pun menyiapkan DTSEN sebagai satu-satunya acuan seluruh program pembangunan, termasuk bantuan sosial untuk masyarakat.
“Inilah data Dewan Ekonomi Nasional 2025. Ada subsidi dan bantuan sosial yang besarannya Rp 500 triliun lebih. Di situ jelas, PKH dan sembako, PIP, untuk gas 3 kg, BBM, listrik, bansos, dan subsidi lainnya,” ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dia menegaskan bahwa banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Maka, kemudian terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025, karena data tunggal, yang memproses dan menentukan ya tunggal hanya BPS,” tegas Gus Ipul.
Laporan: Tim
