TintaOtentik.Co – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Tangerang Selatan mengecam keras dugaan kekerasan terhadap massa aksi Aliansi Cipayung Plus di depan Polda Sumatera Selatan, Palembang, pada Selasa (13/10/2026).
Peristiwa ini menjadi pukulan bagi upaya reformasi kepolisian dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah organisasi Cipayung +. Mereka menyampaikan aspirasi terkait penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, termasuk mendesak pengusutan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
Namun, aksi tersebut berujung ricuh setelah terjadi bentrokan dengan sekelompok orang berbaju hitam. Sejumlah mahasiswa dan jurnalis dilaporkan menjadi korban kekerasan.
Peristiwa ini harus diusut secara menyeluruh, termasuk mengungkap identitas para pelaku dan memastikan apakah terdapat pihak yang mengorganisasi atau melindungi tindakan kekerasan tersebut.
Ketua LMND Tangerang Selatan, Melky Nam, menegaskan bahwa pergantian pimpinan Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan nyata, bukan sekadar perubahan jabatan.
“Kami mempertanyakan arah reformasi Polri ketika mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi justru berhadapan dengan dugaan kekerasan. Pergantian Kapolri seharusnya membawa perubahan nyata dalam perlindungan terhadap rakyat, bukan membiarkan persoalan kekerasan dan intimidasi terus menghantui ruang demokrasi,” ungkap Melki.
Melky juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang menggunakan kekerasan untuk menghalangi aspirasi mahasiswa, terlebih ketika mereka sedang menuntut penegakan hukum atas persoalan lingkungan hidup yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Atas kejadian tersebut, LMND Tangerang Selatan mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumatera Selatan, mengevaluasi jajaran Polda Sumsel, serta mengusut tuntas seluruh pelaku kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis. LMND juga mendesak pemeriksaan terhadap aparat yang diduga melakukan pembiaran atau kelalaian dalam pengamanan aksi,” terang Melki.
“Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan. Jika benar ingin membangun kepolisian yang profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat, maka setiap dugaan kekerasan harus diusut dan setiap bentuk kelalaian harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang demokrasi justru menjadi tempat masyarakat merasa takut untuk menyampaikan kebenaran,” tegas Melky.
LMND Tangerang Selatan menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, transparansi, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Melki katakan, dugaan kekerasan di Palembang menjadi pengingat bahwa reformasi institusi tidak cukup diukur dari pergantian pemimpin, melainkan dari bagaimana aparat menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat.
“Demokrasi tidak boleh dibungkam oleh kekerasan. Aspirasi rakyat harus dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran hukum harus diusut secara transparan,” pungkas Melki.
Laporan: Redaksi
