TintaOtentik.co – Pemerintah Provinsi Banten mulai mengidentifikasi dan memetakan jalan-jalan rusak di sejumlah wilayah pedesaan dan kabupaten sebagai bagian dari langkah perbaikan infrastruktur yang lebih terarah. Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun tahapan awal untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak dengan total panjang mencapai sekitar 3.000 kilometer.
Dalam keterangan pers di Kota Serang, Selasa (20/5/2025), Andra menjelaskan bahwa jalur-jalur yang membutuhkan penanganan tersebut umumnya berada di kawasan kabupaten dengan cakupan geografis yang luas.
“Kami sudah launching dan telah melakukan pemetaan terhadap jalan-jalan yang akan kita bangun pada tahap awal. Tapi kebutuhan perbaikan jalan desa di empat kabupaten di Banten ini jumlahnya hampir 3.000 kilometer,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa dimaklumi mengingat desa-desa yang membutuhkan perbaikan jalan tersebar di wilayah-wilayah kabupaten dengan luas teritorial yang signifikan.
“Ini hal yang wajar, karena kebetulan desa-desa tersebut berada di kabupaten yang memiliki wilayah sangat luas,” tambahnya.
Gubernur menyebutkan bahwa Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menjadi dua wilayah dengan konsentrasi jalan rusak terbanyak. Kedua daerah tersebut bahkan hampir mencakup dua pertiga dari keseluruhan luas Provinsi Banten yang mencapai 9.353 kilometer persegi.
“Kabupaten Lebak itu luasnya lebih dari sepertiga wilayah Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang juga hampir sepertiga dari Banten. Jadi, dengan wilayah yang luas, otomatis panjang jalan dan jumlah desa juga banyak,” katanya menjelaskan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Banten meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra, yang akan menjadi kendaraan utama pembangunan infrastruktur desa. Untuk tahap awal pada tahun 2025, program ini ditargetkan membangun 12 kilometer jalan desa di delapan titik lokasi yang tersebar di kabupaten dan kota, dengan anggaran sebesar Rp60 miliar.
“Pada 2025, program Bang Andra akan menyasar delapan lokasi yang tersebar di kabupaten dan kota, dengan anggaran Rp 60 miliar untuk membangun 12 kilometer jalan desa. Insyaallah program ini akan dilaksanakan setiap tahun, dan didukung sahabat-sahabat di DPRD Provinsi Banten,” kata Andra optimistis.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kerja sama lintas pemangku kepentingan, dari pemerintah desa hingga pusat.
“Secara perlahan, kita akan mulai. Saya optimistis, jika dilakukan bersama-sama antara pemdes, pemkab, Pemprov, dan pemerintah pusat, insyaallah kita bisa mengatasi persoalan ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, merinci delapan lokasi pembangunan jalan tersebut berada di lima daerah, yakni tiga titik di Pandeglang, dua di Lebak, dan masing-masing satu titik di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, serta Kota Serang.
“Ada delapan lokasi: tiga di Pandeglang, dua di Lebak, dan masing-masing satu di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, serta Kota Serang. Ke depan, Pak Gubernur menginginkan penanganan secara utuh agar dampaknya lebih besar jika satu ruas jalan selesai,” ujar Arlan.
Program ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas di wilayah pedesaan Provinsi Banten.
