TintaOtentik.Co – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyebut ramainya isu efisiensi APBN terjadi buntut Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang bersuara akibat anggaran kementerian dan lembaganya dipangkas.
Sebab, dia mengatakan selama ini ada ASN-ASN nakal yang kerap melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
“Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu, nah itu karena dia sendiri,” ujar Trubus, dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis, (6/3/2025).
Trubus beranggapan bahwa Pak Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Trubus berpendapat ucapan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.
“Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak). Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” jelasnya.
“Jadi tak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” ucap Trubus.
Trubus menilai pihak yang menantang kebijakan Prabowo adalah pihaknyang tidak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.
“Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi dia itu, ketakutan hilang jabatannya. Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah ini, makanya itu yang dimaksud Pak Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.
Pelayanan Publik Tidak Akan Terganggu
Trubus berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak-pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN.
“Sebenarnya nggak ada. Jadi ini yang buat isu-isu hoax itu, itu saya lihat adalah mereka-mereka yang kategori tadi, yang biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol lah. Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Jadi ini yang ribut,” ujar Trubus.
“Nah sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu, itu bisa menggunakan namanya SPBE. Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi layanan itu nggak terpengaruh,” tandasnya.
Laporan: Tim
