TintaOtentik.co – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor, yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir besar. Ia menegaskan bahwa seluruh tempat wisata di wilayah tersebut harus dievaluasi untuk memastikan dampaknya terhadap lingkungan.
Dedi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Bupati Bogor, Rudy Sismanto, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Jaswita Jabar, diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi. Ia menyebut ada bagian dari objek wisata yang dikelola Jaswita yang jatuh ke sungai hingga menyebabkan penyumbatan dan luapan air.
“Oh iya, saya ngomong aja terus terang. Di situ (Bogor) kan ada Jaswita, Jaswita itu membangun sarana rekreasi di Puncak,” kata Dedi Mulyadi, Senin (3/2).
“Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu, apa namanya, pionnya, kubahnya, atau apa namanya, kemudian terjatuh masuk ke sungai, kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air. Itu berdasarkan keterangan Bupati Bogor tadi ketika ngomong di telepon dengan saya,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan Dedi, Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho, mengklarifikasi bahwa area rekreasi yang dimaksud adalah Wisata Hibisc Fantasy di kawasan Puncak Bogor. Objek wisata ini dikelola oleh anak perusahaan Jaswita Jabar, yakni Jaswita Lestari Jaya (JLJ), yang bekerja sama dengan mitra dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
“Obyek wisata tersebut dikelola oleh Jaswita Lestari Jaya (anak perusahaan Jaswita Jabar) bekerja sama dengan mitranya dan PTPN 8,” ujar Wahyu, dikutip dari detikJabar, Kamis (6/3/2025).
Wahyu menambahkan bahwa PT Jaswita Jabar sebelumnya telah memperingatkan JLJ untuk mematuhi aturan yang berlaku, terutama sejak kemunculan isu terkait Wisata Hibisc Fantasy pada tahun 2024.
“Pada prinsipnya, Jaswita Jabar akan menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dengan memperingatkan anak perusahaan,” jelasnya.
“Sebenarnya Jaswita juga sudah memperingatkan JLJ untuk mematuhi peraturan (termasuk dari Pemkab Bogor) pada saat isu Hibisc muncul di tahun 2024,” tandas Wahyu.
Sementara itu, Dedi Mulyadi memastikan akan meninjau langsung kondisi di Bogor bersama Menteri Lingkungan Hidup pada Kamis ini. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan lahan, maka tindakan dan sanksi harus segera diberikan.
“Nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi. Kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting,” ujarnya.
Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan keselamatan lingkungan. Menurutnya, jika sebuah area terbukti mengurangi daya resapan air dan memicu bencana, maka evaluasi harus dilakukan tanpa kompromi.
“Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Swasta juga harus berani evaluasi. Mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekadar kesenangan hanya beberapa orang? Keselamatan warga lebih utama dari apa pun,” pungkasnya.
