TintaOtentik.co – Isu liar yang menyebutkan adanya potensi kandungan emas raksasa, bahkan disetarakan dengan kekayaan tambang di Freeport, Papua, di kawasan perairan dan daratan Ujung Kulon, Banten, belakangan ini mendadak viral di berbagai platform media sosial.
Menanggapi polemik yang meresahkan publik tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi tegas.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengakui bahwa secara struktur pembentukan bumi, wilayah barat Pulau Jawa memang menyimpan indikasi keberadaan mineral berharga.
Namun, ia menekankan bahwa data tersebut baru sebatas pembacaan formasi batuan purba dan sama sekali tidak bisa serta-merta diartikan sebagai lampu hijau untuk pengerukan sumber daya alam.
“Secara indikasi geologis, narasi mengenai adanya potensi mineral emas di wilayah tersebut memang memiliki dasar ilmiah, namun sifatnya masih sebatas indikasi awal berdasarkan pembacaan peta formasi batuan,” ungkap Ari, Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa kemiripan karakteristik litologi regional di sekitar Ujung Kulon dengan wilayah selatan Banten, seperti formasi batuan Honje atau Cihonje, memang berpotensi memicu proses mineralisasi hidrotermal maupun epitermal.
Kendati demikian, faktor sains geologi ini tidak akan pernah bisa direalisasikan menjadi aktivitas pertambangan di dalam kawasan yang disakralkan secara hukum.
Dengan statusnya sebagai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang menjadi benteng terakhir perlindungan satwa langka dunia seperti Badak Jawa, kawasan konservasi ini dipastikan steril dan tertutup rapat dari segala bentuk eksploitasi komersial.
“Namun, perlu saya tegaskan bahwa indikasi geologis tidak otomatis berarti ada aktivitas atau rencana pertambangan, mengingat status Taman Nasional Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang,” tegas Ari.
Menutup keterangannya, pihak ESDM Banten juga meluruskan kesalahpahaman publik terkait riwayat pertambangan emas di sekitar wilayah tersebut—seperti aktivitas di kawasan Cibaliung.
Menurutnya, seluruh kegiatan tambang masa lalu dipastikan berada di luar batas teritorial taman nasional dan kini bahkan telah tuntas memasuki fase pascatambang.
Pemerintah daerah memastikan bahwa perlindungan ekosistem Ujung Kulon dari ancaman mafia tambang dan eksploitasi ilegal merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar.
