TintaOtentik.Co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangsel mendorong Satgas perlindungan perempuan dan anak harus punya kapasitas yang baik dan maksimal dalam peran fungsinya.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB Kota Tangsel Ahmad Andi Wibowo, kepada TintaOtentik.Co, saat ditemui di DPRD Tangsel, Kamis, (24/7/2025).
Andi mengatakan salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM), khususnya psikiater, serta peningkatan kapasitas satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak.
Ia menilai bahwa penanganan kasus kekerasan sejauh ini masih belum maksimal. Selain karena keterbatasan jumlah personel, faktor kapasitas atau kompetensi petugas juga menjadi perhatian serius.
“Satgas perlindungan perempuan dan anak itu harus punya kapasitas yang baik. Minimal bisa melakukan mitigasi dan pencegahan. Akan tetapi kenyataannya sekarang, mereka kebanyakan menunggu laporan dulu. Penanganannya jadi lambat karena SDM-nya sangat terbatas,” ungkap Andi.
Andi tekankan pentingnya pendekatan aktif dari satgas dengan melakukan kunjungan langsung atau door to door ke rumah-rumah warga untuk mendeteksi potensi kekerasan lebih dini.
Menurutnya, pendekatan reaktif tidak cukup dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Satgas harus datang ke rumah, bertanya langsung apakah ada masalah. Jangan tunggu sampai ada kasus, apalagi sampai terjadi pencabulan anak di bawah umur. Itu sudah terlambat,” terangnya.
Pria yang kerap disapa Gus Andi menyoalkan minimnya jumlah psikiater di Kota Tangsel sebagai salah satu kendala teknis yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pertolongan cepat saat terjadi kekerasan atau trauma.
“Psikiater itu sedikit. Jadi ketika ada kasus kekerasan, masyarakat sulit mendapat bantuan profesional secara cepat. Ini tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),” tuturnya.
Sebab itu, Fraksi PKB mendorong agar Pemkot Tangsel mengalokasikan anggaran tambahan untuk penambahan SDM, terutama untuk menghadirkan psikiater yang cukup dalam menangani kasus-kasus sensitif.
“Kalau anggarannya maksimal, maka pelayanannya juga bisa maksimal. Jangan setengah-setengah. Ini menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak,” jelas Gus Andi.
Ia mencontohkan, dalam salah satu kasus di Pamulang, seorang anak di bawah umur menjadi korban pencabulan. Penanganannya, menurutnya, relatif terlambat karena keterbatasan personel dan antrean panjang di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
“Anak korban ini datang ke UPTD, tapi harus antre. Maka kami di PKB terus menekan agar ada tambahan anggaran untuk hal ini,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya dalam program, tapi juga dalam penganggaran.
Bahkan Gus Andi menegaskan, usulan tersebut bukan hanya soal pelayanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa manusia.
“Ini masalah serius. Bukan sekadar laporan kerja. Kalau anak-anak menjadi korban, berarti kita sudah gagal melindungi mereka. Pemerintah harus bertindak cepat, bukan menunggu,” tandasnya.
Laporan: iwanpose
