TintaOtentik.Co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa peristiwa tarik-menarik antara DPRD dengan pemerintah daerah (Pemda) kerap terjadi saat akan memasuki masa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan banyak Pemda tidak mengelola anggaran dengan efisien, yang disebabkan oleh faktor integritas maupun situasi politik.
“Kalau sudah mau masuk APBD dibahas dengan DPRD, ada kemudian pokir-pokir (pokok pikiran), ada tarik-menarik antara kepala daerah dengan DPRD, untuk check and balance oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang, maaf, dalam tenaga politik, kolusi,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, sudah banyak sekali kasus korupsi yang membuat banyak anggota DPRD mengalami “bedol desa” karena menjadi tersangka kasus korupsi.
Tito mencontohkan anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut), anggota DPRD Jambi, anggota DPRD Papua Barat, dan anggota DPRD Jawa Timur yang ramai-ramai ditahan karena korupsi.
Bahkan yang terbaru, Tito jelaskan, dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang dikirim ke Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) khusus untuk membangun rumah sakit, juga dikorupsi.
“Di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain,” terang Tito.
Mantan Kapolri itu menerangkan, kondisi tersebut menimbulkan rasa kepercayaan kepada kepala daerah yang tidak penuh. Persoalan itu timbul karena masalah integritas, hingga situasi politik.
“Kepala daerah kan ketekan-tekan juga, harus entertain ke sana kemari,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berulang kali menetapkan belasan hingga puluhan anggota DPRD sebagai tersangka.
Pada 2020, KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka suap. Kemudian, pada 2018, KPK menetapkan 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka.
Selain itu, KPK juga menetapkan 64 orang tersangka, termasuk anggota DPRD Jambi yang menyeret eks Gubernur Jambi Zumi Zola. Perkara yang menyeret mereka menyangkut suap pembahasan APBD.
Laporan: Tim
