Tintaotentik.co – Presiden Prabowo Subianto membongkar data mengejutkan terkait kebocoran kekayaan negara akibat praktik manipulasi nilai faktur ekspor (under invoicing).
Kepala Negara mengungkapkan, kecurangan yang berlangsung sistematis selama lebih dari tiga dekade, sejak 1991 hingga 2024, telah melenyapkan potensi pendapatan Indonesia hingga mencapai angka fantastis, yakni Rp15.400 triliun.
Informasi mencengangkan tersebut dibeberkan Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 yang membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” tegas Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden memaparkan, modus yang dilancarkan oleh para oknum pengusaha nakal tersebut adalah dengan mendirikan korporasi cangkang di mancanegara.
Melalui skema tersebut, komoditas berharga yang dikeruk dari bumi pertiwi dijual ke perusahaan luar negeri milik mereka sendiri dengan label harga yang jauh di bawah nilai pasar riil.
Aksi manipulasi laporan ini disinyalir lolos di dalam negeri, namun tercatat secara akurat oleh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat komoditas tersebut tiba di negara tujuan.
“Kita kirim 10.000 ton batubara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat,” beber Prabowo memberikan ilustrasi nyata.
Mantan Patih Militer ini menyebutkan bahwa praktik lancung tersebut tidak hanya terjadi pada sektor batu bara, melainkan juga menggerogoti industri kelapa sawit (crude palm oil) hingga hampir seluruh komoditas unggulan nasional. Kebocoran ini kian diperparah dengan aksi kriminal lainnya di lapangan.
“Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus,” cetus Prabowo.
Jika diakumulasikan, total kekayaan negara yang raib ke luar negeri menyentuh angka 900 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).
Presiden menyayangkan besarnya dana yang hilang tersebut, yang semestinya bisa dioptimalkan untuk membiayai pembangunan nasional dan menyejahterakan rakyat.
“900 miliar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Sengkarut ini membuat Presiden Prabowo mendesak adanya pembenahan total secara struktural di tubuh Direktorat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Ia bahkan mengingatkan kembali memori kolektif masa lalu, di mana lembaga pengawas kepabeanan tersebut pernah dibekukan pemerintah karena darurat korupsi.
“Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?” pungkas Prabowo.
Langkah tegas Presiden membeberkan angka kerugian jumbo ini di hadapan parlemen dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah periode ini akan melakukan pengetatan pengawasan ekspor-impor secara radikal guna menyelamatkan sisa kekayaan sumber daya alam Indonesia.
