TintaOtentik.Co – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto mengatakan perjalanan dinas perlu dihemat untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
“Kami menghimbau semuanya, tolong dikurangi perjalanan-perjalanan dinas yang kurang bermanfaat, konsultan-konsultan, feasibility study, dan lain-lain yang sifatnya kebocoran, apalagi korupsi,” kata Aries dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, (9/1/2025).
Aries menyampaikan efisiensi APBD terhadap pengeluaran yang bersifat seremonial juga diharapkan dapat mencegah tindak korupsi. Ia mengatakan pemborosan anggaran diperkirakan mencapai 30 persen dari total APBD.
Menurutnya, efisiensi anggaran mesti dilakukan untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Untuk mewujudkannya, kata Aries, dibutuhkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau pemda. “Inilah yang sedang kita evaluasi sepenuhnya,” imbuhnya.
Aries menerangkan, sebagai mitra dari Kementerian Dalam Negeri yang berwenang mengawasi keuangan daerah, BPPIK akan turut mengawal penggunaan dana APBD.
Adapun potensi penghematan ini, kata Aries, dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau dipergunakan untuk rakyat, katakanlah itu 10 persen dari Rp1.200 triliun saja sudah Rp120 triliun, 20 persen sudah Rp240 triliun. Ini kan angka yang besar sekali,” jelas Aries.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan terdapat sekitar Rp1.200 triliun anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dikawal penggunaannya. Adapun peran BPPIK nantinya akan mengawal efisiensi pengelolaan anggaran termasuk pembuatan program agar lebih efektif dan efisien.
“Tidak hanya mencari kasus, tidak, tapi bagaimana kita membuat efisiensi, efisien program-program anggaran tersebut,” kata Tito.
Kemendagri, kata Tito, juga akan memperkuat jejaring inspektorat di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pengarahan terkait pengawasan anggaran.
“Nanti akan memberikan briefing kepada mereka terkait pakta integritas, kemudian mekanisme kerja, termasuk menerima komplain dari masyarakat, menemukan potensi-potensi yang tidak efisien,” tutup Tito.
Laporan: iwanpose
