TintaOtentik.Co – Pengamat kebijakan publik dari lulusan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Dodi Prasetya Azhari menilai, putusan MK membuka jalan baru untuk proses pemilu yang lebih tertata dan berkualitas. Pemilih bisa fokus pada isu nasional saat memilih presiden dan DPR, lalu beralih ke isu lokal saat pilkada dan pemilihan DPRD.
Namun di sisi lain, Dodi mengingatkan bahwa kebijakan ini juga menyimpan tantangan serius. Salah satunya, terjadinya fragmentasi siklus politik antara pusat dan daerah.
“Faktanya bahwa Caleg Pusat dan lokal saling menopang membangun basis suara. Kalau terjadi pemisahan, maka bisa di pastikan kerja politik Caleg pusat bisa jadi lebih berat, karena akan kehilangan dukungan mesin politik lokal yang sudah tertanam,” jelasnya.
Perlu diwaspadai juga hadirnya Politisi “Turun Naik Panggung” karena pemisahan waktu pemilu membuka celah bagi politisi yang gagal pada pemilu nasional untuk langsung nyalon pada pilkada, atau sebaliknya. Ini bisa memicu praktik politik instan dan transaksional.
Selain itu, Dodi juga menyoroti potensi ketidaksinkronan antara pelantikan pejabat nasional dan daerah, yang dapat menyulitkan koordinasi kebijakan lintas sektor.
Dodi menekankan pentingnya kebijakan transisi yang mampu menjaga kohesi sistem pemerintahan nasional.
“Kita harus memastikan jangan sampai kebijakan ini malah memperlebar jarak koordinasi antara pusat dan daerah. Risikonya bisa mengarah ke model federalisme de facto, yang tidak sesuai dengan semangat sistem presidensial kita,” tambahnya.
Menurut Dodi pemisahan pemilu bagai pisau bermata dua, yaitu bisa memperkuat demokrasi dan sebaliknya melumpuhkan.
“Jika regulasi disiapkan matang, penyelenggaraan berjalan efektif, dan masyarakat mendapat edukasi yang baik, ini bisa menjadi lompatan besar perbaikan sistem pemilu,” jelasnya.
Laporan: iwanpose
