TintaOtentik.Co – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mewacanakan penerapan pembayaran retribusi persampahan secara digital.
Kendati demikian, sistem nontunai ini baru akan direalisasikan setelah proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Cipeucang resmi beroperasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, usai hadir di agenda Rapat Paripurna di gedung DPRD Tangsel, Senin (28/9).
“Nanti teknisnya kalau sudah PSEL beroperasi, maka kemudian cara pembayarannya itu harus melalui berbagai macam platform, ya digital, yang penting non tunai, semuanya non tunai,” kata Benyamin.
Benyamin menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Tangsel belum menetapkan skema final mengenai mekanisme pembayaran tersebut.
Namun, lanjutnya, salah satu opsi yang tengah didiskusikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah menyatukan tagihan retribusi sampah dengan pembayaran listrik bulanan.
Ia memperkirakan, PSEL Cipeucang baru bisa benar-benar beroperasi tahun 2028 mendatang. Jika benar-benar sudah rampung, maka digitalisasi retribusi persampahan ini akan diwujudkan.
“Ada diskusi di tingkat teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup itu misalnya ditempelin sama pembayaran listrik. Semuanya itu nanti kalau sudah, sudah fix retribusi akan dipungut,” kata Benyamin.
Ia menambahkan, fokus Pemkot Tangsel saat ini adalah mengoptimalkan penerimaan dari objek retribusi yang sudah ada, bukan memperluas objek baru.
“Belum. Kita tidak mencari ekstensifikasi, kita intensifikasi, prinsipnya kayak begitu,” terang Benyamin.
Wacana digitalisasi ini merespons dorongan dari pihak legislatif. Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tangsel mengkritisi pengelolaan retribusi sampah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna, Rabu (23/9), Fraksi Golkar mendesak Pemkot Tangsel segera menerapkan sistem pembayaran digital secara menyeluruh guna menutup celah kebocoran akibat pungutan liar (pungli).
“Karena pengelolaan retribusi yang optimal merupakan kunci pembiayaan tata kelola sampah yang mandiri dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Tangsel, Herna Dwi Kusumawati.
Laporan: Tim
