TintaOtentik.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka penyelidikan awal terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah laporan masyarakat yang diterima lembaga antirasuah sepanjang tahun 2024.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah memulai proses penyelidikan. “Sebagaimana yang disampaikan Pak Plt. Deputi, laporan masyarakat mengenai dugaan TPK kuota haji saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi pada Jumat (20/6).
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, juga menyatakan bahwa lembaganya telah menerima sejumlah aduan dan kini tengah melakukan penelusuran awal terhadap laporan-laporan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa pengusutan atas perkara ini tengah berjalan, namun belum dapat memberikan banyak keterangan lebih lanjut.
“Benar, perkara kuota haji sedang diusut,” kata Asep singkat, Kamis (19/6).
Berdasarkan catatan redaksi, selama tahun 2024 setidaknya terdapat lima laporan berbeda yang disampaikan masyarakat kepada KPK terkait dugaan penyimpangan dalam alokasi kuota haji.
Pengaduan pertama dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024, yang mendesak KPK memeriksa Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, beserta wakilnya, Saiful Rahmat Dasuki. Laporan serupa datang keesokan harinya dari Front Pemuda Anti-Korupsi (1 Agustus), yang menyoroti dugaan pengalihan kuota secara sepihak oleh Kementerian Agama.
Gelombang laporan terus berlanjut, dengan pengaduan dari mahasiswa STMIK Jayakarta (2 Agustus), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) (5 Agustus), dan Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) (6 Agustus). JPI bahkan melakukan aksi unjuk rasa simbolik di depan Gedung Merah Putih KPK, membawa spanduk bergambar Menteri Agama dan menyerahkan bunga mawar merah kepada petugas keamanan sebagai bentuk protes damai.
Di tengah sorotan terhadap pengelolaan kuota haji, Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk menambah jumlah kuota haji secara berlebihan. Ia menilai bahwa penambahan kuota yang tidak terukur justru dapat membuka celah terjadinya penyimpangan.
“Saya memang tidak selalu berambisi untuk menambah kuota haji karena kalau untuk menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya penyimpangan,” ujar Nasaruddin saat hadir dalam kegiatan ‘Membangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta Masyarakat Keagamaan’ di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (12/3).
Ia menjelaskan bahwa setiap negara memiliki batasan kuota haji masing-masing, dan kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menambah jumlah jamaah secara sepihak.
“Kita sudah ukur kuota Indonesia sekian, negara-negara [lain] sekian, tiba-tiba kita akan tambah misalnya 20.000, mau taruh kasur di mana gitu kan? Nanti kalau itu ditambah, itu kadang-kadang nyerbu kemahnya orang, nyerbu makanannya orang, nyerbu busnya orang, mau ditolak, orang Indonesia juga kan,” lanjutnya.
Alih-alih menambah kuota, Nasaruddin justru menekankan pentingnya peningkatan jumlah petugas pendamping haji. Ia meyakini bahwa pelayanan kepada jamaah akan jauh lebih optimal jika didukung oleh tenaga pendamping yang memadai.
