TintaOtentik.Co – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, membeberkan proses perjanjian kelanjutan kerja sama untuk memaksimalkan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dari Tangsel.
“Ya, kemarin dipimpin oleh ibu sekretaris utama Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian hadir dari BPKP, kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, kepala Dinas LH Jawa Barat, Asisten 2 Jawa Barat. Terus kemudian dari kota/kabupatennya, Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok semua hadir. Dari LKPP hadir juga,” ujar Benyamin, dikutip Selasa, (9/9/2025).
“Intinya adalah melanjutkan perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan seluruh bupati/wali kota se-Jawa Barat pada tahun 2024 yang lalu,” lanjutnya.
Menurutnya, kerja sama itu diarahkan untuk memaksimalkan pengelolaan TPA Lulut Nambo. “Jadi di sana jaraknya dekat, nanti dibikin RDF karena penerima atau off-tackernya itu PT Semen Cibinong. Hadir juga kemarin PT Semen Cibinong,” jelasnya.
Meski begitu, Benyamin menyebut pelaksanaan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Semuanya berjalan normatif tetapi memang belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena masih ada beberapa unsur-unsur teknis, seperti misalnya siapa nanti yang mengelola kawasan itu, BUMD Jawa Barat kah, atau harus mencari pihak ketiga kah, dan sebagainya,” ucapnya.
Ia menambahkan masih ada sejumlah perizinan yang harus ditempuh, namun akan diusahakan dengan proses percepatan.
“Beberapa perizinan mungkin juga ya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup prinsipnya mau dibantu soal perizinan. Jadi ada beberapa teknis, targetnya memang menurut Kementerian, menurut kepala Dinas LH itu 2027 baru bisa jalan. Kami mengusulkan daerah-daerah supaya ada percepatan,” ujarnya.
Benyamin menyebut, walaupun RDF (Refuse Derived Fuel) belum dapat terlaksana, yang terpenting sementara bisa menggunakan sistem landfill.
“Paling tidak walaupun belum bisa RDF, sanitary landfill dulu deh. Artinya, kalau bisa disepakati sanitary landfill dulu, diasistensi oleh Kementerian LH. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa beroperasi,” tuturnya.
Terkait kapasitas buangan sampah, Benyamin sendiri menjelaskan target maksimalnya adalah 2.300 ton. “Tangsel dapat alokasi kurang lebih 300 sampai 500 ton. Tetapi dengan kondisi sekarang, ini hanya bisa seluruhnya daerah kota itu hanya bisa 50 ton per hari. 50 ton, saya cuma kebagian 10 ton buat truk doang. Tidak ada signifikansinya buat Tangsel,” kata Benyamin.
Karena itu, ia menegaskan pembahasan akan terus diintensifkan dengan mendorong koordinasi kepada Gubernur.
“Pembicaraan ini masih akan terus diintensifkan. Saya akan lapor kepada Bapak Gubernur dalam kesempatan yang pertama, untuk mendorong pembicaraan antar pemerintah provinsi lebih baik,” tegasnya.
Mengenai mekanisme keuangan, Benyamin menyebut belum ada pembicaraan detail terkait hal tersebut.
“Itu belum sampai ke titik itu dibicarakan. Artinya kalau umpannya Tangsel, memang nanti sistemnya dari government ke bisnis, misalnya ya kita memberikan tipping fee. Siap kita, siap, siap kita tipping fee,” katanya.
Adapun besaran tipping fee pernah dibicarakan. “Dulu awalnya Rp125.000 per ton, tapi kemudian ada evaluasi kurang lebih Rp250.000 per ton. Seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Benyamin juga mengkonfirmasi bahwa rencana kerja sama dengan Pandeglang dipastikan batal.
“Udah nggak jadi, Pandeglang mah udah dibatalin. Saya tinggal nunggu surat, saya tinggal nunggu surat. Tapi Kepala Dinas LH dengan antar Kepala Dinas LH udah rapat. Ya memang udah keputusannya tidak dilanjutkan,” ucap Benyamin.
Benyamin turut menjelaskan bahwa rencana pembelian insinerator berkapasitas 10 ton tidak bisa dilanjutkan. “Saya tuh awalnya sudah merencanakan untuk membeli mesin insinerator 10 ton, kapasitas 10 ton. Nggak boleh sekarang sama Kementerian LH, karena tingkat pencemarannya cukup tinggi,” terangnya
“Artinya kita harus mencari cara nanti TPS 3R betul-betul pemilahan. Sekarang yang ingin kita capai adalah di TPS 3R itu pemilahan antara sampah organik dengan anorganik,” sambungnya.
Menurutnya, penguatan TPS 3R pun menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan RDF kedepannya.
“Ini yang harus dirintis dari sekarang, karena kalau nanti RDF jadi, itu tetap memang sampahnya harus terpisah. Seperti itu,” ujar Benyamin.
Tak lupa, ia menambahkan, saat ini Tangsel memiliki puluhan TPS 3R yang aktif. “Kami siap membantu TPS 3R. Kita ada 36 yang jalan ya, dari 49 kalau nggak salah. Bank sampah kita ada 353 dari 400 sekian yang efektif. Jadi kita siap bantu TPS 3R yang apa namanya berjalan baik. Seperti saya pernah menggali CSR untuk TPS 3R di Komplek Batan itu dengan mesin membakar plastik menjadi bata, menjadi papan, dan sebagainya. Kita akan dorong TPS 3R, jadi hulu dan hilir penanganan sampah ini ya sudah kita garap maksimal,” jelasnya.
Benyamin membuka ruang bagi seluruh masyarakat yang ingin berkontribusi dalam menjalankan TPS 3R
“Bisa, prinsipnya bisa saja. Hanya tinggal bentuk kerjasamanya seperti apa. Prinsipnya bisa saja. Mau dibangun seperti apa silahkan bersurat kepada kami, nanti kita turun, kita tinjau, dan sebagainya. Prinsipnya bisa. Sekarang penanganan sampah harus mencari strategi. Jangan mentok ke titik ini terus kemudian berhenti gitu,” ujarnya.
Benyamin menutup pembicaraan dengan kembali menegaskan kalau memang sangat diperlukan kerja sama regional dalam proses pengelolan sampah.
“Memang yang diperlukan saat ini adalah TPA regional antar provinsi. Karena sampah ini persoalan semua daerah. Nggak mungkin daerah yang lain lahannya masih luas, tapi Tangsel, Kota Tangerang lahannya udah sempit-sempit. Kota Serang, Cilegon lahannya udah kecil-kecil, udah maksimal gitu. Jadi harus ada TPA regional,” pungkas Benyamin.
Laporan: iwanpose
