TintaOtentik.co – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Phillips Jusario Vermonte, menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait negara-negara yang ingin melepaskan diri dari dolar AS, termasuk anggota BRICS.
Indonesia, kata Phillips, akan tetap menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan nasional.
Dalam konferensi pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1), Phillips menyampaikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak berarti memutus hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Jadi saya kira sesuatu yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal hubungan luar negeri adalah murni otonomi strategis. Bergabung dengan BRICS kan bukan berarti kita meninggalkan hubungan-hubungan lain yang kita selenggarakan dengan negara-negara Barat, misalnya dengan Amerika Serikat atau dengan Uni Eropa dan negara-negara lain,” ucap Phillips.
Pernyataan ini merespons berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia setelah resmi bergabung dengan BRICS—kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Phillips menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan komitmen Indonesia untuk menerapkan otonomi strategis dalam kebijakan luar negeri.
Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada satu blok geopolitik tertentu.
“BRICS adalah hanya salah satu dari berbagai organisasi lain yang diikuti Indonesia. Dan di dalam BRICS juga ada negara-negara besar yang kepentingannya sama dengan Indonesia dalam hal ekonomi dan pembangunan,” terangnya.
Ia juga mencontohkan India, yang meskipun memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, tetap menjadi bagian dari BRICS.
Lebih lanjut, Phillips memastikan bahwa Indonesia tetap aktif di berbagai forum internasional lainnya, seperti G20, APEC, serta dalam proses keanggotaan OECD yang didominasi oleh negara-negara Barat.
“Jadi, menurut saya tidak ada yang harus diantagoniskan,” tukasnya.
