TintaOtentik.Co – Strategi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga stabilitas fiskal di penghujung tahun 2025 mendapat apresiasi dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemenkeu yang memanfaatkan dana sitaan kasus korupsi senilai Rp6,6 triliun dari Kejaksaan Agung serta optimalisasi dana tak terserap di kementerian/lembaga sebesar Rp10 triliun untuk menekan defisit APBN.
Upaya ini dipandang sebagai solusi taktis di tengah realisasi pendapatan pajak yang belum mencapai target maksimal.
“Apa yang dilakukan Purbaya dengan Rp10 triliun dan Rp6,6 triliun itu, menurut saya itu sudah benar supaya defisit tidak terjadi pelebaran lagi, untuk menutupi kekurangan pajak kita,” ungkap Fauzi dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Tantangan Ekonomi di Akhir Tahun
Fauzi menjelaskan bahwa proyeksi
pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat yang sebelumnya dipatok pada angka 5,4–5,6 persen berpotensi mengalami koreksi. Hal ini dipicu oleh dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mengingat kontribusi ketiga provinsi tersebut mencapai sekitar 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, intervensi anggaran menjadi sangat krusial.
“Oleh karena itu, penyerahan uang dari Kejagung berdampak untuk menutupi pengurangan defisit atau kekurangan perpajakan kita yang tidak mencapai 100 persen,” papar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Optimisme Menuju 2026 dan Transformasi Digital
Meski menghadapi tantangan di sisa tahun 2025, Fauzi tetap menaruh harapan besar pada performa ekonomi di tahun 2026. Salah satu pilar utamanya adalah implementasi sistem Coretax yang telah direformasi sejak pertengahan Desember ini. Meski saat ini cakupannya masih terbatas, sinkronisasi data wajib pajak menjadi prioritas utama tahun depan.
“Perbaikan sistem perpajakan kita dari coretax. Ini total wajib pajak, itu kan (jumlahnya) 40 juta (orang), (tetapi) yang bisa masuk coretax itu (baru) cuma 3,5 juta orang (yang bisa masuk aplikasi coretax). Artinya tidak sampai 10 persen dari potensi wajib pajak 80 juta orang itu. Ini jadi target utama kita 2026, bagaimana mensinkronkan coretax dengan wajib pajak, lebih disederhanakan,” jelasnya lagi.
Fokus pada Sektor Komoditas dan Program Prioritas
Selain reformasi pajak, penguatan pendapatan negara pada 2026 akan bertumpu pada optimalisasi Bea Masuk dan Keluar, peningkatan PNBP, serta maksimalisasi sektor pertambangan seperti emas dan batu bara.
Hal ini diharapkan mampu membiayai program strategis Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, hingga penguatan koperasi.
Fauzi menutup dengan optimisme bahwa ekonomi Indonesia mampu melonjak di awal tahun mendatang.
“Ya saya tetap optimis, apalagi kuartal pertama tahun 2026, target pertumbuhan (mencapai) 6 persen, saya masih optimis,” pungkasnya.
Laporan: Tim
