TintaOtentik.Co – Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Aan Sri Analiah, angkat bicara mengenai polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melibatkan tujuh Rukun Warga (RW) di sekitar sekolah.
Aa menyampaikan, polemik ini muncul akibat perbedaan sistem seleksi antara jalur zonasi dan jalur Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB).
Aan mengatakan bahwa pihak sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan.
“Dengan adanya juknis (petunjuk teknis) itu kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami di sekolah hanya sebagai pelaksana,” terang Aan, Rabu (2/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari masyarakat yang ingin mendaftar di SMA Negeri 3 Tangsel. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya bukan pengambil kebijakan.
“Aspirasinya kami tampung tetapi dalam hal ini saya bukan pengambil kebijakan. Akan saya sampaikan (Dinas Pendidikan Provinsi Banten),” sebutnya.
Aan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada ketua RW tempat tinggal dari masing-masing siswa tersebut.
“Insya Allah besok saya akan berangkat ke sana [Dinas Pendidikan Provinsi Banten]. Insya Allah, hasilnya kami sampaikan kepada ketua RW-nya masing-masing,” tandasnya.
Sebelumnya Ratusan warga dari tujuh RW yang tergabung dalam aliansi “Wong Pitoe” menggelar aksi damai di depan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Rabu pagi (2/7/2025).
Massa aksi yang didominasi oleh para orang tua dan warga sekitar sekolah itu memprotes sistem domisili PPDB yang dianggap tidak berpihak kepada warga sekitar sekolah.
Dalam aksi tersebut, warga menutup akses jalan menuju sekolah, khususnya di kawasan Jalan Benda Timur 8 hingga 13. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, seperti “Berikan Hak Pendidikan yang Adil Bagi Anak Kami”, “Sekolah di Fasilitas Umum Kami, Tapi Kami Tidak Bisa Sekolah di Sini”, dan “Zonasi Bukan untuk Kami?”
Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan warga RW 010, 011, 012, 013, 014, 015, dan 016 yang tergabung dalam “Wong Pitoe” terhadap hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Mereka menilai anak-anak mereka, meski tinggal hanya beberapa ratus meter dari sekolah, tidak diterima karena kalah skor zonasi.
“Sekolah ini dibangun di atas fasos-fasum yang berasal dari lingkungan kami. Tapi kenapa anak-anak kami justru tidak diberi tempat? Kami hanya minta keadilan,” teriak salah satu warga melalui pengeras suara.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Tampak aparat kepolisian berjaga untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif dan tidak anarkis.
Surat Resmi Telah Dilayangkan
Dalam surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kapolsek Pamulang dan ditembuskan kepada Lurah Benda Baru, warga menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas dan protes terhadap sistem PPDB yang dinilai tidak transparan dan diskriminatif.
Ketujuh Ketua RW dari wilayah “Wong Pitoe” telah menandatangani surat tersebut, yakni Achmad Basalamah (RW 010), Asep Herlan (RW 011), Achmad Farid (RW 012), Purwito (RW 013), Umar Amin (RW 014), Mujianto (RW 015), dan Syarief Rahmani (RW 016).
Dalam orasi dan spanduk yang dibawa warga, tampak jelas pesan mereka: “Kami bukan menolak sistem zonasi, tapi kami menuntut penerapannya yang benar dan adil!”
“Kami ingin sekolah negeri ini benar-benar mengakomodasi anak-anak dari lingkungan sekitar. Jangan sampai sekolah negeri jadi menara gading bagi warga lokal,” ujar Syarief Rahmani, Ketua RW 016.
Warga juga menyatakan siap berdialog dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mencari solusi bersama.
Hingga siang hari, aksi berlangsung tertib dan damai. Tidak terlihat kericuhan atau gangguan keamanan berarti. Sampai berita ini diturunkan, pihak SMA Negeri 3 Tangerang Selatan dan warga sedang mediasi di ruangan kepala sekolah.
Laporan: iwanpose
