Artikel ini ditulis oleh Ahmad Priyatna Peneliti TRUTH
Seratus hari pertama biasanya menjadi panggung awal bagi para kepala daerah untuk menunjukkan arah, niat, dan nyali. Namun, di Kabupaten Tangerang, panggung itu justru dipenuhi senyap. Tak ada gebrakan, tak ada letupan ide besar yang ada hanya administrasi yang rapi, dan barangkali terlalu rapi untuk disebut progresif.
Pasangan Bupati Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah memang memulai dengan sederet program yang digadang-gadang sebagai “lompatan kemajuan” mulai dari digitalisasi layanan, peningkatan pendapatan daerah, pasar murah, hingga peluncuran lima program unggulan. Sayangnya, di balik gemerlap judul dan seremoni peluncuran, banyak hal yang justru luput dari sentuhan yaitu akar persoalan yang nyata di hadapan rakyat.
Kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 17 persen kerap dibanggakan. Digitalisasi sistem pembayaran disebut-sebut sebagai penyebabnya. Tapi pertanyaannya adalah setelah uangnya terkumpul, ke mana perginya? Transparansi pemanfaatan dana tersebut masih jauh panggang dari api. Rakyat belum bisa melihat apakah uang pajak mereka berubah menjadi jalan yang mulus, layanan kesehatan yang layak, atau hanya menguap dalam belanja rutin birokrasi lengkap dengan rapat-rapat dan honorarium yang berlipat.
Masalah yang lebih mendesak justru masih menganga yaitu kemiskinan, banjir, dan pengelolaan sampah. Ketiganya bukan isu baru, tapi tetap menjadi langganan tahunan yang tak pernah mendapat solusi tuntas. Kemiskinan tidak hanya soal kurangnya uang, tapi juga minimnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar. Banjir yang tak kunjung usai mencerminkan carut-marut tata ruang dan buruknya sistem drainase. Sementara itu, sampah masih menjadi “pemandangan alam” di banyak titik kota diam di tempat, membusuk bersama janji-janji pembangunan.
Adapun lebih mengkhawatirkan, belum tampak tekad untuk membenahi jantung pemerintahan, reformasi birokrasi. Pelayanan publik masih berbelit, belanja daerah belum efisien, dan transparansi anggaran lebih sering jadi jargon daripada praktik. Padahal, dari sinilah semua perubahan seharusnya bermula. Tanpa ini, pembangunan hanya akan jadi panggung pertunjukan, bukan proses perbaikan.
Seratus hari Maesyal Intan berlalu tanpa konflik besar, tapi juga tanpa arah jelas. Mereka hadir sebagai pengelola status quo, bukan pengubah keadaan. Pemerintahan ini tampak sibuk menyusun laporan, tapi belum sempat menyentuh kenyataan. Jika arah kebijakan selanjutnya hanya mengulang parade simbolik dan rutinitas seremonial, maka Kabupaten Tangerang akan terus berjalan di tempat, indah di laporan muram di kenyataan. [***]
