TintaOtentik.Co – Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait transparansi sistem penganggaran negara. Menkeu menyebut kementeriannya telah “kebobolan” dalam pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Padahal, anggaran fantastis senilai Rp1,05 triliun untuk pembelian 25 ribu unit motor impor tersebut sebelumnya sudah ditolak mentah-mentah olehnya.
Lolosnya pos anggaran yang sempat ditolak tersebut ditengarai akibat adanya celah pada sistem perangkat lunak (software) di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
Purbaya menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan total agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ungkap Purbaya (6/5/2026).
Menkeu pun memberikan instruksi keras kepada Dirjen Anggaran untuk melakukan audit ulang dan menyisir kembali pos-pos belanja yang dianggap janggal.
Purbaya memastikan pengawasan ketat akan diberlakukan pada seluruh program strategis, termasuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), guna mencegah kebocoran anggaran negara.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi bahwa pengadaan tersebut memang sudah masuk dalam perencanaan belanja tahun anggaran 2025.
Menurutnya, puluhan ribu motor listrik itu diperuntukkan bagi mobilitas operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan demi kelancaran program MBG.
Dadan menjelaskan bahwa realisasi pengadaan telah mencakup lebih dari 21 ribu unit yang akan didatangkan secara bertahap mulai akhir tahun ini.
“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelas Dadan.
Polemik ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas sistem digitalisasi di Kementerian Keuangan, mengingat anggaran bernilai triliunan rupiah bisa muncul kembali meski otoritas tertinggi keuangan negara telah memberikan catatan penolakan.
Laporan: Tim
