TintaOtentik.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan dan restrukturisasi besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah menargetkan pembubaran sedikitnya 700 perusahaan plat merah yang dinilai tidak produktif hingga akhir Desember 2026 demi menekan pemborosan anggaran negara.
Langkah rasionalisasi radikal ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi struktur BUMN agar lebih ramping, kompetitif, dan fokus memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan dalam agenda penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
“Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN,” tegas Prabowo di hadapan para peserta muktamar.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan bahwa aksi pemangkasan ini merupakan kelanjutan dari gelombang pembubaran BUMN fase pertama yang telah mengesekusi 290 perusahaan dalam kurun waktu kuran dari dua tahun masa pemerintahannya.
Tindakan tegas menyasar entitas BUMN yang terus menggerus keuangan negara akibat kinerja buruk dan kerugian kronis.
“Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun,” ungkapnya.
Melalui restrukturisasi skala besar ini, Prabowo membidik pemangkasan beban biaya rutin (overhead), termasuk efisiensi atas pembiayaan gaji serta fasilitas direksi dan dewan komisaris di BUMN non-perform.
Ia memproyeksikan penghematan dari sektor efisiensi BUMN saja dapat menembus angka Rp100 triliun. Sementara itu, akumulasi penghematan dari berbagai pembenahan sektor pemerintahan secara keseluruhan telah mendekati angka Rp300 triliun per tahun.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin gaji direksi, gaji komisaris. Penghematan kita di berbagai bidang, sudah mendekati Rp300 triliun tiap tahun,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa dana hasil penghematan alokasi overhead tersebut akan dialihkan secara langsung untuk membiayai program-program kerakyatan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini sekaligus menjadi benteng pemerintah dalam mengikis ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil,” pungkasnya.
