TintaOtentik.co – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mematangkan agenda “Gentengisasi” nasional yang siap digulirkan secara masif mulai Oktober hingga November mendatang.
Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan pemesanan sebanyak 2,5 juta genteng yang diproduksi langsung oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa langkah ini bertujuan ganda, mengganti penggunaan atap asbes berbahaya sekaligus mendongkrak perekonomian perajin genteng lokal di daerah.
Pasokan jutaan genteng tersebut dikirim dari sentra industri UMKM di Purwakarta dan Jatiwangi, Majalengka.
“500 ribu genteng akan dikirimkan bulan depan di Purwakarta, dan 2 juta genteng produk UMKM kita, itu akan kita kirim di Jatiwangi, Majalengka. Sehingga nanti masyarakat kecil UMKM juga bisa merasakan dapat pembangunan,” tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut saat berbicara dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Meskipun menyerap produk skala industri rumahan, Ara menjamin kualitas genteng UMKM tersebut telah memenuhi standar kepayakan karena seluruhnya wajib mengantongi sertifikasi mutu.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur, untuk mengidentifikasi dan memajukan potensi perajin genteng lokal agar tidak sekadar menjadi penonton atau pasar konsumsi belaka.
“Saya mohon juga Ibu Gubernur Jawa Timur, kalau boleh UMKM-UMKM Jawa Timur juga pasti banyak, biar dibina supaya kami bisa nanti melakukan pemesanan. Kalau bisa nanti setiap provinsi itu jangan jadi pasar, tapi jadi produser, supaya pesannya dari provinsi itu, supaya bisa menggerakkan ekonomi di tempat itu,” ungkap Ara.
Urgensi penggantian atap rumah dari bahan asbes menjadi genteng tanah tanah liat ini dilandasi oleh pertimbangan risiko kesehatan jangka panjang.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan teratas penggunaan atap asbes dengan persentase 56,7 persen, disusul DKI Jakarta sebesar 54,6 persen dari total hunian warga.
Mengenai fakta tingginya ketergantungan masyarakat di dua wilayah tersebut terhadap material asbes, Ara menekankan penanganan bahaya kesehatan lingkungan harus menjadi prioritas penataan perumahan.
“Iya dong (diganti) karena asbes itu kan tidak sehat, ya. Yang paling tinggi itu dari data BPS, itu persentasenya ada di Jakarta dan Bangka Belitung,” pungkasnya.
