TintaOtentik.co – Langkah tegas bakal diambil oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penyaluran pembiayaan bersubsidi bagi pelaku usaha.
Dalam waktu dekat, pemerintah memastikan akan menggelar audit, monitoring, serta evaluasi menyeluruh secara besar-besaran terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa agenda bersih-bersih dan perbaikan tata kelola ini akan langsung dieksekusi begitu kementeriannya tuntas merampungkan penataan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Pasca kita beresin urusan PNM, saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR,” tegas Maman saat memberikan keterangan usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan KPPS di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Salah satu target krusial dalam mega-evaluasi ini adalah percepatan integrasi sistem penyaluran KUR ke dalam platform digital terpusat milik pemerintah, yakni Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM).
Langkah digitalisasi ini dinilai mutlak dilakukan guna mendongkrak transparansi serta menghadirkan keterpaduan data penyaluran pembiayaan secara real-time.
Maman bahkan tidak segan melayangkan sentilan keras kepada pihak perbankan penyalur KUR yang mencoba mangkir atau enggan mengintegrasikan sistem internal mereka ke dalam platform tersebut. Ia menilai penolakan semacam itu patut dicurigai.
“Jadi kalau misalnya bank-bank itu ada yang nggak bersedia, berarti kita pertanyakan tuh. Ada sesuatu tuh berarti tuh, karena ini penting karena kita dihadapkan dengan realitas untuk meningkatkan kualitas pendistribusian program-program kita yang memang hari ini ditugaskan kepada Kementerian UMKM,” tandas Maman.
Kendati mengakui bahwa kompleksitas integrasi data KUR jauh lebih rumit dibandingkan program baru karena faktor historis operasional yang sudah berjalan lama, pemerintah tetap berkomitmen mendorong percepatan demi memperkuat pengawasan.
Di balik rencana audit besar-besaran tersebut, Maman memaparkan bahwa arah kebijakan penyaluran KUR kini telah mengalami pergeseran signifikan dengan fokus utama menggenjot sektor riil dan produktif.
Dari total pagu anggaran KUR nasional sebesar Rp300 triliun, pemerintah sukses mendongkrak porsi penyaluran ke sektor produktif hingga menyentuh 65 persen.
Angka ini mencatatkan rekor peningkatan performa yang signifikan dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya yang konsisten tertahan di kisaran 57 persen dan belum pernah menembus angka 60 persen.
“Jadi total dari semua anggaran Rp300 triliun yang dialokasikan 65%-nya sudah kita digelontorkan ke sektor produksi, supaya apa? Supaya penyerapan tenaga kerja lebih banyak plus multiplier effect di daerah lebih besar. Nah 35%-nya itu masih kita jaga di perdagangan dan lain sebagainya,” jelasnya merinci porsi alokasi.
Dengan evaluasi komprehensif yang digulirkan menjelang penutupan tahun ini, Maman berharap tata kelola penyaluran pembiayaan UMKM nasional pada tahun 2027 mendatang dapat berjalan jauh lebih akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan multiplier effect yang optimal bagi perekonomian daerah.
“Kita berharap dalam setiap tahun, ini kan menjelang akhir tahun kita ingin evaluasi besar-besaran agar tahun 2027 itu bisa lebih baik lagi itu spirit dan semangatnya kita,” pungkasnya.
