TintaOtentik.co – Sorotan tajam yang diarahkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pengadaan jasa influencer di kementerian mendapat respons terbuka dari korporasi.
PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. (RANS) akhirnya angkat suara untuk merespons polemik potensi konflik kepentingan yang menyeret nama Raffi Ahmad selaku pemegang saham mayoritas yang kini mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).
Sorotan ini bermula dari temuan ICW atas aliran kerja sama pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar antara instansi pemerintah, yakni Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan lini bisnis grup RANS, termasuk PT Rans Animasi Indonesia (RAI).
Melalui keterbukaan informasi resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis pada Selasa (10/11/2026), manajemen RANS menyatakan sikap terbuka serta memahami atensi publik terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan followernya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah,” tulis manajemen RANS memberikan argumen dasar.
Sebagai langkah defensif membantah dugaan konflik kepentingan, pihak RANS membeberkan kronologi dan rekam jejak legalitas bisnis mereka.
Manajemen menegaskan bahwa unit-unit usaha serta Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) andalan mereka, seperti program The Dudas-1, telah dirintis dan sukses mendulang atensi publik sejak pertengahan tahun 2024.
Artinya, ekosistem kreatif tersebut sudah matang jauh sebelum Raffi Ahmad resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024, dan jauh sebelum korporasi menerima penugasan resmi dari Kemenbud maupun KKP.
Sebagai instrumen pembuktian transparansi, manajemen memaparkan data produksi konten The Dudas-1 yang telah memproduksi sekitar 90 konten mandiri sebelum adanya ikatan kontrak kerja sama dengan KKP.
Jumlah tersebut, klaim RANS, jauh melampaui volume produksi konten yang dibuat khusus untuk kampanye bersama kementerian.
Selain itu, pihak korporasi menegaskan bahwa seluruh proses penunjukan dan perolehan proyek telah ditempuh melalui koridor hukum serta prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sah secara administratif, seperti melalui platform Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diaudit publik.
“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,” tegas manajemen.
Dalam rilis resminya, RANS juga merinci alokasi substansi kampanye serta transparansi nilai kontrak keseluruhan yang menyentuh angka Rp14.696.955.002.
Dana tersebut terbagi menjadi dua klaster utama: satu kampanye bersama Kemenbud senilai Rp3,9 miliar, serta tiga proyek kampanye di bawah KKP dengan total nilai Rp10,79 miliar.
Manajemen menguraikan bahwa muatan kerja sama dengan Kemenbud difokuskan untuk mendongkrak minat kunjungan publik terhadap museum-museum nasional lewat pengemasan konten yang interaktif.
Sementara itu, proyek bersama KKP berorientasi pada edukasi strategis sektor kelautan dan perikanan.
Lewat program The Dudas-1, RANS mendokumentasikan edukasi model touring dan petualangan, menyoroti sentra budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan perkampungan nelayan, fasilitas Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga peninjauan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Menanggapi kritik soal besaran anggaran, RANS mengklaim bahwa struktur harga yang dipatok telah mengacu pada commercial rate card standar yang biasa diberlakukan kepada mitra korporasi swasta lainnya.
Angka tersebut, menurut manajemen, bukan sekadar biaya sebar unggahan (posting) di media sosial semata, melainkan mencakup kompleksitas operasional yang masif.
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program offair serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” tutup manajemen menjelaskan rincian komponen harga yang mencakup ruang lingkup, tingkat kesulitan, serta deliverables yang disepakati.
