TintaOtentik.co – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digulirkan oleh para wakil rakyat guna menyikapi polemik jabatan Wakil Presiden.
Langkah konstitusional ini diketok dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, didampingi oleh Cucun Ahmad Syamsurijal, serta dihadiri oleh perwakilan lintas fraksi.
Dalam pemaparannya di hadapan forum, Saan Mustopa membeberkan bahwa usulan HMP ini telah mengantongi dukungan tanda tangan dari 120 orang anggota dewan.
Kekuatan politik pengusul tersebut terkonsolidasi dari delapan fraksi yang ada di parlemen.
Saan merinci sebaran dukungan dari masing-masing fraksi pengusul secara transparan:
- Fraksi PKS: 28 orang
- Fraksi Partai NasDem: 19 orang
- Fraksi PKB: 18 orang
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang
- Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
- Fraksi PAN: 1 orang
Menanggapi gelombang usulan tersebut, pimpinan DPR menegaskan sikap institusionalnya untuk menghormati hak konstitusional para anggota dewan serta memastikan dokumen usulan telah diterima secara sah sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan Mustopa di hadapan para awak media.
Lebih lanjut, Saan memastikan bahwa usulan yang telah masuk ini akan langsung diagendakan untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna terdekat serta diproses sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.
Rapat krusial tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh para pimpinan serta perwakilan resmi dari delapan fraksi di DPR RI.
Di antaranya tampak Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic (Fraksi PDIP); Aziz Subekti serta Bahtra Banong (Fraksi Gerindra); hingga kuartet Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja dari Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, hadir pula perwakilan Fraksi NasDem seperti Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey; M Khozin bersama Sudjatmiko dari Fraksi PKB; duo senior Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan dari Fraksi Demokrat; Mardani Ali Sera mewakili Fraksi PKS; serta Syarifudin Sudding dari Fraksi PAN.
Dengan resmi diterimanya dokumen usulan HMP oleh pimpinan dewan dan agenda pembacaan yang dijadwalkan pada Sidang Paripurna keesokan harinya, dinamika ketatanegaraan Indonesia kini berada dalam sorotan tajam publik menunggu babak penentuan di Senayan.
