Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
logo-tintaotentik
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • NASIONAL

    Lindungi Keseimbangan Hulu-Hilir Pangan, Aturan Baru Bulog Wajib Beli Jagung Petani

    16 November 2026 No Comments

    Mentan Warning Keras! 7 Tahun Penjara untuk Para Pemain Harga Beras

    16 November 2026 No Comments

    SEMMI Banten Tegas Menolak Rencana Pemindahan Badak Ujung Kulon: Lawan Mafia Tambang!

    16 November 2026 No Comments

    GMNI Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa, Tegaskan Ujung Kulon Bukan Ruang Eksploitasi Tambang

    16 November 2026 No Comments

    Debut Porprov Berjalan Ketat, Atlet Billiard Tangsel Fifi Siap Lakoni Pertandingan Selanjutnya

    16 November 2026 No Comments
  • SEMUA
    • Artis Dan Entertainment
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Nasional
    • Olahraga
    • Opini
    • Politik
    • Regional
    • Sosial Budaya
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • SEMUA
    • ARTIS DAN ENTERTAINMENT
    • EKONOMI
    • HIBURAN
    • HUKUM
    • NASIONAL
    • OLAHRAGA
    • REGIONAL
    • POLITIK
    • OPINI
    • SOSIAL BUDAYA
  • KONTAK KAMI
  • REDAKSI
  • Artis Dan Entertainment
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Hukum
  • Interior
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Sosial Budaya
Home»Hukum»Parpol Koalisi Serahkan Sepenuhnya Calon Wakil Presiden kepada Prabowo
Partai Koalisi menunjukkan sikap politik yang kompak dan seragam yakni menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo. (Foto: Ist./RakyatMerdeka)

Parpol Koalisi Serahkan Sepenuhnya Calon Wakil Presiden kepada Prabowo

0
By Bagas on 15 November 2026 Hukum, Nasional, Politik

TintaOtentik.co – Dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak serta-merta memicu perebutan posisi di antara partai koalisi.

Alih-alih menyodorkan kader internal untuk berebut jabatan, deretan partai koalisi justru menunjukkan sikap politik yang kompak dan seragam yakni menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan koridor konstitusi yang berlaku.

Sikap tegas ini merujuk secara konstitusional pada amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama tertentu demi menjaga kemurnian mekanisme konstitusional tersebut, sebuah keputusan yang juga telah dikonsultasikan langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” ungkap AHY usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Senada dengan Demokrat, Partai Golkar melalui politikus seniornya, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa partainya sepenuhnya menyerahkan mekanisme penentuan dua nama tersebut kepada kepala negara, tanpa membatasi apakah figur pengganti harus berasal dari kader partai politik atau kalangan profesional murni.

“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut… Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu,” ujar Melchias Markus Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, usai pertemuan para ketum partai dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor.

Zulkifli menyebut partainya tidak menyodorkan kader mana pun, seraya mengungkapkan bahwa Presiden memberikan waktu sepekan bagi para pimpinan partai untuk mendiskusikan berbagai opsi secara internal sebelum kembali menggelar forum lanjutan.

“Tetapi, kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada… Tapi tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” terang Zulkifli Hasan, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa partainya memilih untuk tidak menitipkan nama, melainkan menitipkan kriteria kepemimpinan yang esensial agar roda pemerintahan berjalan selaras menghadapi tantangan zaman.

“Tidak (mengusulkan nama) karena memang menurut UUD 45 kewenangan mengajukan ada di presiden… Yang penting wapres harus kompatible dengan presiden, cerdas dan berwawasan global serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini,” tegas Hermawi Taslim, Sabtu (14/11/2026).

Kemudian, di tengah spekulasi yang berkembang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas membantah isu yang menyebut partainya mengusulkan sang Ketua Umum, Muhaimin Iskandar, untuk mengisi posisi lowong tersebut.

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menekankan bahwa partainya sejak awal konsisten berpijak pada koridor regulasi dan perundang-undangan.

“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan… Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tandas Khozin.

Dari sudut pandang penguatan tata kelola pemerintahan, Ketua Bappilu DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan pandangan konstruktif dengan mendorong agar figur wakil presiden mendatang memiliki rekam jejak dan kapasitas manajerial yang kuat di sektor ekonomi, guna membentengi ketahanan finansial nasional dari hantaman dinamika global.

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” pungkas Mardani Ali Sera.

Agus Harimurti Yudhoyono berita politik Cawapres Pengganti Gibran Partai Koalisi Partai Koalisi Serahkan Cawapres ke Prabowo Prabowo Subianto TintaOtentik UUD 1945 Zulkifli Hasan
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Copy Link
Previous ArticlePerjuangkan Kedaulatan Bangsa, Prabowo: Saya yang Bisa Buat Revolusi di Indonesia
Next Article Motor Pengunjung Raib di Opening Porprov Banten 2026, Panitia Diduga Bungkam
Bagas

Related Posts

Lindungi Keseimbangan Hulu-Hilir Pangan, Aturan Baru Bulog Wajib Beli Jagung Petani

16 November 2026

Mentan Warning Keras! 7 Tahun Penjara untuk Para Pemain Harga Beras

16 November 2026

SEMMI Banten Tegas Menolak Rencana Pemindahan Badak Ujung Kulon: Lawan Mafia Tambang!

16 November 2026

GMNI Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa, Tegaskan Ujung Kulon Bukan Ruang Eksploitasi Tambang

16 November 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Baca Juga
Ekonomi

Lindungi Keseimbangan Hulu-Hilir Pangan, Aturan Baru Bulog Wajib Beli Jagung Petani

By Bagas16 November 20260

TintaOtentik.co – Pemerintah resmi menerbitkan kebijakan perlindungan harga komoditas jagung secara komprehensif lewat penetapan Harga…

Mentan Warning Keras! 7 Tahun Penjara untuk Para Pemain Harga Beras

16 November 2026

SEMMI Banten Tegas Menolak Rencana Pemindahan Badak Ujung Kulon: Lawan Mafia Tambang!

16 November 2026

GMNI Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa, Tegaskan Ujung Kulon Bukan Ruang Eksploitasi Tambang

16 November 2026
logo-tintaotentik
Facebook-f X-twitter Instagram Youtube
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • KONTAK KAMI

Copyright @ 2024 Tintaotentik. All right reserved

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.