TintaOtentik.co – Dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak serta-merta memicu perebutan posisi di antara partai koalisi.
Alih-alih menyodorkan kader internal untuk berebut jabatan, deretan partai koalisi justru menunjukkan sikap politik yang kompak dan seragam yakni menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan koridor konstitusi yang berlaku.
Sikap tegas ini merujuk secara konstitusional pada amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama tertentu demi menjaga kemurnian mekanisme konstitusional tersebut, sebuah keputusan yang juga telah dikonsultasikan langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” ungkap AHY usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Senada dengan Demokrat, Partai Golkar melalui politikus seniornya, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa partainya sepenuhnya menyerahkan mekanisme penentuan dua nama tersebut kepada kepala negara, tanpa membatasi apakah figur pengganti harus berasal dari kader partai politik atau kalangan profesional murni.
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut… Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu,” ujar Melchias Markus Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Hal serupa disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, usai pertemuan para ketum partai dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor.
Zulkifli menyebut partainya tidak menyodorkan kader mana pun, seraya mengungkapkan bahwa Presiden memberikan waktu sepekan bagi para pimpinan partai untuk mendiskusikan berbagai opsi secara internal sebelum kembali menggelar forum lanjutan.
“Tetapi, kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada… Tapi tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” terang Zulkifli Hasan, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa partainya memilih untuk tidak menitipkan nama, melainkan menitipkan kriteria kepemimpinan yang esensial agar roda pemerintahan berjalan selaras menghadapi tantangan zaman.
“Tidak (mengusulkan nama) karena memang menurut UUD 45 kewenangan mengajukan ada di presiden… Yang penting wapres harus kompatible dengan presiden, cerdas dan berwawasan global serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini,” tegas Hermawi Taslim, Sabtu (14/11/2026).
Kemudian, di tengah spekulasi yang berkembang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas membantah isu yang menyebut partainya mengusulkan sang Ketua Umum, Muhaimin Iskandar, untuk mengisi posisi lowong tersebut.
Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menekankan bahwa partainya sejak awal konsisten berpijak pada koridor regulasi dan perundang-undangan.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan… Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tandas Khozin.
Dari sudut pandang penguatan tata kelola pemerintahan, Ketua Bappilu DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan pandangan konstruktif dengan mendorong agar figur wakil presiden mendatang memiliki rekam jejak dan kapasitas manajerial yang kuat di sektor ekonomi, guna membentengi ketahanan finansial nasional dari hantaman dinamika global.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” pungkas Mardani Ali Sera.
