Tangsel – Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangerang Selatan kembali menggelar agenda tahunan BK Award sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja anggota dewan.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Tangsel, Julham Firdaus, mengungkapkan bahwa ajang ini bertujuan mengakomodir kinerja anggota DPRD sesuai sumpah, janji, serta kehadiran mereka.
“Ini kan kegiatan rutin tahunan ya, yang mengakomodir semua kinerja anggota DPRD sesuai sumpah janji dan kehadiran. Jadi ada beberapa kriteria yang memang fokus dari badan kehormatan terhadap peningkatan kehadiran, kerapihan, maupun sumpah janji anggota DPRD,” ujarnya kepada TintaOtentik.Co, ditulis Rabu, (22/01/25).
BK Award, lanjut Julham, adalah wujud nyata pelaporan kinerja anggota dewan kepada pimpinan dan masing-masing fraksi.
“Itu semua kita rangkum dalam sebuah laporan yang real untuk diberikan kepada para pimpinan dan masing-masing fraksi. Kami hanya melaporkan bagaimana kinerja anggota DPRD bisa semakin baik dan berkualitas,” tambahnya.
Julham juga menegaskan bahwa BK Award menjadi ajang untuk menumbuhkan semangat dan tanggung jawab anggota DPRD terhadap sumpah janji mereka.
Digelarnya BK Award pun diharapkan agar kinerja dan tanggung jawab anggota DPRD Tangsel semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.
Laporan Absensi dan Kehadiran Anggota DPRD
BK DPRD Tangsel juga memiliki sistem penilaian berdasarkan absensi kehadiran anggota dewan, baik dalam rapat paripurna maupun rapat dengar pendapat.
“Kita ada ukuran dan bobot persentase dari jumlah kehadiran rapat pada masing-masing badan ya, ada rapat komisi, rapat badan kehormatan, rapat badan anggaran, rapat paripurna. Itu kita lihat dari jumlah kehadiran dan berapa kali kegiatan rapat itu digelar,” jelas Julham.
Ia menambahkan, persentase kehadiran anggota dewan tidak selalu mencapai 90% sepanjang tahun, tergantung pada agenda rapat yang dijalankan. Namun, laporan kehadiran tersebut selalu disusun secara real dan dilaporkan kepada fraksi terkait.
Alasan Ketidakhadiran Anggota Dewan
Ketua BK DPRD Tangsel juga menyoroti alasan ketidakhadiran anggota dewan. Menurutnya, tidak semua absensi mencerminkan ketidakhadiran tanpa alasan.
“Kita tidak juga melihat dari absensi saja. Para anggota dewan ada kegiatan partai, bimtek partai, atau urusan personal yang masuk dalam kategori alasan yang tepat seperti sakit dan alasan urgent lainnya. Itu pun harus ada konfirmasi sebagai bentuk laporan kepada badan kehormatan agar tidak ditetapkan laporan minus,” tegasnya.
Kehadiran Fraksi dan Komisi Dinilai Maksimal
Ketika ditanya soal fraksi atau komisi dengan tingkat kehadiran rendah, Julham menyebut bahwa secara umum kehadiran anggota DPRD cukup baik.
“Semua tentatif, ukurannya bukan masalah personal lagi, ukurannya yaitu apa alasan tidak hadir para anggota dewan. Jika para anggota dewan memiliki alasan tepat seperti acara partai atau acara urgent, itu kan ada laporan. Jadi hampir semua fraksi dan anggota dewan ya ukuran kehadirannya cukup bagus,” katanya.
Hal yang sama berlaku untuk komisi. “Tidak ada bahasa paling sering tidak hadir. Kalau kehadiran dari semua rapat badan dan rapat komisi itu bisa dilihat hampir maksimal dengan angka 90%. Ini kan pergantian periode ya, yang lama terjaga kualitasnya, yang baru juga sedang semangat-semangatnya,” jelas Julham.
Teguran bagi Anggota Dewan yang Absen Tanpa Keterangan
Meski tingkat kehadiran dinilai tinggi, Julham tak memungkiri bahwa ada anggota yang tidak hadir tanpa keterangan.
“Ada, dan itu BK langsung menyampaikan teguran secara langsung melalui komunikasi ataupun bentuk surat,” ungkapnya.
Namun, ia memastikan bahwa BK selalu memantau dan mencatat setiap ketidakhadiran anggota dewan berdasarkan aturan yang ada.
“Kalau ketentuannya itu harus ada laporan, ya kita pastikan catatan kita itu plus. Kalau ketentuannya itu tidak ada laporan, itu minus,” tutup Julham.
Laporan: iwanpose
