TintaOtentik.Co – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengaku siap untuk mewujudkan target Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut Danantara mesti menyumbang US$50 miliar (Rp 813,8 triliun) kepada negara.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan, pihaknya akan melakukan upaya maksimal untuk mencapai besaran Return of Asset (ROA) tersebut.
“Apa pun itu kita akan lakukan semaksimal mungkin. Dengan investasi yang ada. Dengan aset yang ada. Dan juga dengan equity kita yang ada Itu kan menjadi parameter-parameter yang juga kita perkenalkan untuk performance kita ke depannya,” ujar Rosan di depan wartawan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, (12/8/2025).
Seiring dengan hal tersebut, Rosan menjelaskan, pihaknya akan menjadikan Sovereign Wealth Fund (SWF) lainnya di dunia sebagai acuan dalam pengelolaan investasi tersebut. Dengan begitu, Danantara diharap dapat melaksanakan program dari Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhamad Misbakhun menerangkan, angka US$50 miliar yang dimaksud Prabowo merupakan angka guliran ekonomi yang muncul dari pengelolaan Danantara.
“Guliran ekonominya yang diharapkan dari investasi beda-beda itu, itu sekitar US$50 miliar. Kemudian kalau ROA itu berbeda lagi Pak Presiden bicara tentang persentase. Kalau dibuat berapa persen? terus diharapkan diinvestasi berapa persen?” Ungkap Misbakhun.
Diberitakan sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak boleh lagi defisit.
Hal ini disampaikan dalam pidato Kenegaraan pertamanya dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Presiden Prabowo, jika berkaca pada aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai lebih dari US$1.000 triliun, seharusnya BUMN mampu memberikan minimal US$50 miliar atau setara dengan Rp807,75 triliun kepada negara.
Jika hal itu tercapai, APBN RI tidak akan mengalami defisit. Maka dari itu, ia memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Kementerian BUMN untuk membereskan perusahaan-perusahaan milik negara.
Laporan: Tim
