TintaOtentik.co – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi mendesak dua korporasi raksasa pelat merah, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan mekanisme Local Currency Transaction (LCT) dalam setiap transaksi pengadaan impor minyak dan gas (migas).
Dorongan strategis tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menghadiri High Level Event Pengembangan Ekosistem Pasar Valuta Asing dan Transaksi Mata Uang Lokal Rupiah-Yuan (RMB-IDR) yang dihelat di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Airlangga, ketergantungan terhadap mata uang dolar AS dalam skala transaksi energi yang masif memberikan beban tersendiri bagi ketahanan devisa nasional.
Oleh karena itu, BUMN di sektor energi dipandang wajib menjadi motor penggerak utama dalam mempraktikkan diversifikasi mata uang pembayaran internasional guna meredam tekanan terhadap rupiah.
“Pertamina dan PLN sebagai perusahaan pemerintah, tentunya kami harapkan bisa memanfaatkan tersedianya LCT ini sehingga mereka bisa menggunakan LCT ini untuk pembelian oil and gas,” tandas Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut, Airlangga membeberkan urgensi penerapan LCT mengingat volume perdagangan bilateral Indonesia dengan Tiongkok mendominasi porsi yang sangat signifikan.
Berdasarkan kalkulasi makroekonomi, Tiongkok menyerap hingga sekitar 45 persen dari total impor nonmigas Indonesia, yang didominasi oleh pasokan bahan baku penolong, permesinan modern, hingga barang-barang modal esensial.
Dengan porsi perdagangan yang begitu jumbo, penggunaan mata uang alternatif di luar dolar AS diyakini mampu menjadi perisai efektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi domestik dari gejolak eksternal.
“Kalau kita bisa menggunakan perdagangan dengan mata uang di luar dolar AS, tentu tekanan terhadap kita akan lebih rendah,” imbuhnya menjelaskan rasionalitas kebijakan tersebut.
Pemerintah sendiri terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan nasional melalui perluasan adopsi LCT, yang terbukti telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nasional sejak kemitraan strategis LCT Indonesia dan Tiongkok diresmikan pada 2021 lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga turut menyoroti kehadiran institusi perbankan kliring (clearing bank), yakni Bank of China, yang keberadaannya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lintas sektor industri, mulai dari sektor energi, pertambangan, sektor manufaktur, transportasi, hingga jaringan perdagangan dan jasa komersial.
“Dengan adanya Bank of China sebagai clearing, harapannya perusahaan Indonesia bisa memanfaatkan, dan juga derivatifnya,” pungkas Airlangga, menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan instrumen finansial turunan untuk memitigasi risiko nilai tukar.
Langkah konsolidasi kebijakan ini menandai keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan fiskal dan moneter nasional melalui optimalisasi kerja sama bilateral berbasis mata uang lokal secara berkelanjutan.
