TintaOtentik.Co – Kementerian Haji dan Umrah memastikan akan terus berupaya menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 agar lebih terjangkau bagi calon jemaah. Upaya tersebut menjadi bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan haji semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan skema baru yang memungkinkan terjadinya penurunan biaya. Bila pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya BPIH sempat turun sekitar Rp4,5 juta per jemaah dari total sekitar Rp55 juta, peluang penurunan kembali di tahun 2026 dinilai masih terbuka.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memilih tidak berandai-andai soal besaran penurunan. Ia mengatakan pembahasan detail akan dilakukan bersama DPR dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII.
“Ini bocoran wartawan lebih banyak loh. Nanti lihat aja, kami ngajuin nanti akan dibahas bareng-bareng DPR dan Panja,” ujar Dahnil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Meski belum memastikan angka, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengikuti arahan Presiden untuk menurunkan BPIH.
“Yang jelas perintah Presiden harus diturunkan (BPIH), kita akan berusaha pada poin itu,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Menurutnya, kebijakan efisiensi biaya haji tidak hanya menyangkut angka nominal, tetapi juga peningkatan tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan jemaah.
Laporan: Tim
