TintaOtentik.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantik reaksi keras dari parlemen.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar tata kelola pengadaan barang dan jasa di instansi penanggulangan bencana tersebut segera diaudit secara menyeluruh guna mencegah kebocoran anggaran kemanusiaan.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyusul penangkapan pejabat tinggi BNPB oleh lembaga antirasuah.
Ia menilai langkah investigasi dan evaluasi tata kelola mutlak dilakukan agar celah penyalahgunaan wewenang dapat ditutup rapat.
“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat,” ujar Atalia saat dihubungi, Rabu (14/10/2026).
Di sisi lain, Atalia mengingatkan agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK tidak sampai melumpuhkan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan.
Ia meminta jajaran pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana tetap berjalan tanpa hambatan.
“Dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini,” imbuh dia.
Komisi VIII DPR RI menyatakan menghormati penuh proses hukum yang tengah dikebut oleh KPK, sembari menanti konferensi pers dan keterangan resmi secara detail terkait konstruksi perkara tersebut.
Kendati demikian, Atalia tak menepis rasa kekecewaannya jika skandal korupsi ini terbukti melibatkan petinggi lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindungan warga negara.
“Kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti. Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB,” terang Atalia.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa setiap rupiah dari Dana Siap Pakai (DSP) yang diperjuangkan bersama di parlemen murni dialokasikan untuk misi-misi penyelamatan nyawa, pemenuhan logistik warga, hingga intervensi medis di zona bencana. Oleh karena itu, pengawasan internal dan mekanisme penunjukan vendor harus diperketat ke depannya.
“Agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar operasi senyap di wilayah Jabodetabek pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan total 14 orang yang terdiri dari unsur pejabat eskalasi tinggi hingga pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang terjaring dalam OTT tersebut adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak swasta yang diduga mempermainkan alokasi anggaran penanggulangan bencana.
“Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” pungkas Budi.
