TintaOtentik.Co – Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, sejumlah orang kaya Indonesia dikabarkan diam-diam memindahkan aset mereka ke luar negeri.
Mereka tampaknya kurang yakin dengan kondisi ekonomi Indonesia di tengah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat pada bulan Oktober 2024 lalu.
Seperti diberitakan Bloomberg News beberapa waktu lalu, ada ratusan juta dolar Amerika Serikat (AS) yang berpindah ke luar negeri sejak Prabowo memegang tampuk kekuasaan.
Hal itu didasarkan pada wawancara Bloomberg terhadap sejumlah manajer investasi, banker, penasiehat dan sejumlah orang kaya Indonesia.
Seorang banker swasta mengungkapkan bahwa beberapa kliennya dengan kekayaan antara US$ 100 juta hingga US$ 400 juta atau sekitar Rp 1,68 triliun hingga US$ 6,72 triliun (kurs Rp 16.800) telah mengkonversi sekitar 10% aset mereka dalam kripto. Utamanya, stablecoin USDT milik Tether Holdings.
Pemindahan aset kripto ini dinilai lebih mudah dilakukan dalam jumlah besar tanpa pengawasan yang ketat. Selain kripto, orang-orang tajir Indonesia juga memindahkan kekayaan mereka dalam bentuk emas dan properti.
Kaburnya aset para konglomerat Indonesia ke luar negeri ditengarai masih akan berlanjut di tengah kekhawatiran mereka terhadap disiplin fiskal pemerintahan Prabowo dan stabilitas ekonomi nasional.
Keluarnya arus modal orang-orang kaya Indonesia ini diduga jadi salah satu penyebab mata uang rupiah tertekan pada 9 April 2025 lalu yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga tertekan dalam dan sempat berada di bawah level 6.000 setelah lebaran 2025.
Beberapa konglomerat Indonesia dikabarkan melarikan aset mereka ke Timur Tengah, utamanya Dubai dengan mendirikan perusahaan cangkang yang digunakan dalam membeli real estate.
Saat ini, Timur Tengah menjadi tujuan primadona bagi aset warga Indonesia karena mereka ingin menghindari pengawasan ketat perbankan Singapura.
Adapun kebijakan pemerintah yang menjadi kekhawatiran mereka menurut Bloomberg adalah sejumlah program ekonomi Prabowo yang dinilai sulit tercapai.
Misalkan Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% yang dinilai sulit tercapai. Kalau target pertumbuhan ekonomi ini dipaksakan, maka diperlukan belanja pemerintah besar-besaran yang berpotensi meningkatkan defisit fiskal, kenaikan utang, kenaikan pajak dan meroketnya inflasi.
Selain itu, upaya Prabowo memperluas peran militer juga menjadi kekhawatiran tersendiri, ditambah upaya membawa perusahaan-perusahaan BUMN lebih dekat ke dalam pengaruhnya untuk mendukung program-program populisnya.
Laporan: Tim
