TintaOtentik.co – Komisi II DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran besar-besaran.
Langkah ini dinilai sebagai respons yang tepat menyusul meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas ekonomi dunia.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menyebutkan bahwa pemotongan gaji pejabat negara merupakan langkah krusial untuk menunjukkan empati pemimpin kepada rakyat.
Menurutnya, aksi ini akan menjadi sinyal moral yang kuat bagi publik yang tengah bersiap menghadapi dampak ketidakpastian global.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” tegas Ali dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Ali menyadari bahwa secara hitungan fiskal, pemangkasan gaji menteri atau anggota dewan tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap total belanja negara. Namun, ia menekankan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah pesan kepemimpinan.
“Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi,” jelas Ali.
Lebih jauh, ia mendorong agar semangat penghematan ini tidak berhenti pada gaji pejabat saja, melainkan berkembang menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
Hal ini mencakup efisiensi belanja kementerian, penentuan prioritas program, hingga penghentian pemborosan anggaran yang tidak produktif.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” tambahnya.
Belajar dari Kebijakan Darurat Pakistan
Wacana ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya mengkaji berbagai opsi penghematan untuk menjaga defisit anggaran.
Presiden merujuk pada langkah-langkah drastis yang telah diambil Pakistan dalam menyikapi krisis Timur Tengah, yang dikategorikan sebagai critical measures.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden membeberkan bagaimana Pakistan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) 50%, memotong hari kerja menjadi empat hari, hingga menghentikan gaji anggota kabinet.
“Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujar Presiden Prabowo di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Selain itu, Pakistan juga memangkas penggunaan BBM kementerian hingga 50% dan menghentikan pengadaan fasilitas seperti AC, kendaraan, serta furnitur kantor.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu Covid-19,” kata Presiden menyamakan situasi saat ini dengan masa pandemi.
Menutup keterangannya, Ali Ahmad mengingatkan pentingnya transparansi komunikasi jika kebijakan ini diterapkan agar terbangun kebersamaan nasional. Fokus utama APBN harus tetap pada perlindungan kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif.
“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” pungkas Ali.
