TintaOtentik.co – Setelah melalui diskusi panjang dan penantian publik yang cukup lama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Ketok palu bersejarah ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan dewan, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, berlangsung lancar.
Berdasarkan catatan kehadiran, ada 361 legislator yang masuk dalam daftar hadir, dengan 254 anggota mengikuti jalannya rapat secara langsung di ruang sidang.
Puan langsung meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap naskah regulasi tersebut. Seluruh peserta paripurna kompak menyatakan setuju sehingga draf RUU Perampasan Aset resmi naik kelas menjadi produk undang-undang.
Digodok Lewat 87 RDPU dan Ratusan DIM
Pengesahan tingkat II ini merupakan kelanjutan dari rampungnya pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam proses penyusunannya, Komisi III mengklaim telah mengadakan 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menjaring pandangan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen publik lainnya.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memaparkan bahwa Panitia Kerja bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Hasilnya, naskah final undang-undang ini memuat 74 pasal dan 10 pokok substansi utama.
Perampasan Aset Tanpa Tunggu Vonis Inkrah
Salah satu terobosan paling krusial dalam beleid baru ini adalah diterapkannya skema non-conviction based asset forfeiture, yakni mekanisme perampasan aset yang tidak perlu menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Aturan ini juga menyertakan jaminan pemulihan atau pengembalian aset bagi pihak yang menjadi korban kejahatan.
Tak berhenti di situ, regulasi ini juga merinci tata kelola aset hasil maupun terkait tindak pidana secara menyeluruh. Mulai dari proses penyimpanan, pengamanan, perawatan, pemanfaatan, penjualan, hingga mekanisme pengembalian atau pelepasan aset diatur secara spesifik.
Selama proses pembahasan sebelumnya, berbagai fraksi di parlemen turut menyoroti pentingnya kontrol yudisial melalui pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan lembaga pengelola sekaligus pengawas aset.
Langkah ini ditegaskan agar kewenangan penyitaan dan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen yang disalahgunakan di lapangan.
10 Poin Kunci dalam UU Perampasan Aset:
Berdasarkan laporan resmi Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR, terdapat sepuluh pilar utama yang menjadi fokus pengaturan dalam undang-undang yang baru disahkan ini:
- Berlandaskan Prinsip Keadilan dan HAM
Eksekusi perampasan aset wajib menjunjung tinggi proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kewenangan negara dalam menarik kekayaan hasil kejahatan tidak boleh dijalankan secara serampangan, setiap langkah wajib berpijak pada dasar hukum dan koridor prosedur yang sah.
- Jangkauan Luas, Tak Hanya Koruptor
Payung hukum ini tidak eksklusif menyasar pelaku tindak pidana korupsi semata. Cakupannya merambah kejahatan ekonomi lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan publik secara masif, seperti skema investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal, demi memulihkan kerugian masyarakat.
- Penyitaan Harta Tak Menghapus Hukuman Badan
Penarikan aset hasil kejahatan sama sekali bukan pengganti sanksi pidana bagi pelakunya.
Para koruptor tetap wajib menjalani proses pemidanaan sesuai ketentuan berlaku, termasuk ancaman hukuman maksimal seperti pidana mati apabila memenuhi kualifikasi hukum yang dipersyaratkan.
- Perampasan Aset Tanpa Menunggu Vonis Pidana
Poin paling progresif terletak pada penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.
Skema ini diterapkan dalam kondisi khusus, misalnya saat tersangka buron, meninggal dunia, atau perkara pidananya terhenti.
Meski demikian, tahapan hukum tetap wajib ditempuh, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga ketok palu hakim.
- Jaminan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik
Regulasi ini turut membentengi hak pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara legal. Perlindungan ini krusial mengingat harta yang terseret perkara kerap tercatat atas nama keluarga, rekan bisnis, atau pihak lain. Mereka dijamin memperoleh ruang pembuktian yang adil di muka hukum.
- Pemulihan Kerugian dan Pengembalian Aset ke Korban
Beleid ini tidak semata-mata dirancang untuk menebalkan kas negara. Pengembalian harta kepada para korban menjadi prioritas utama, khususnya pada kasus penipuan investasi dan kejahatan finansial yang menyengsarakan banyak warga.
- Dikelola oleh Lembaga yang Berkompeten
Kekayaan yang telah dirampas menuntut tata kelola profesional agar nilai ekonomisnya tidak anjlok atau raib.
Pengaturannya meliputi penyimpanan, pengamanan, perawatan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset oleh badan khusus agar barang sitaan tidak mangkrak.
- Pengawasan Ketat oleh Badan Independen
Untuk memagari potensi penyelewengan dalam pengelolaan barang rampasan negara, undang-undang ini memandatkan kehadiran badan pengawas independen guna memastikan seluruh proses berjalan di atas rel aturan.
- Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang Aparat
Kewenangan penelusuran hingga penyitaan aset dibarengi mekanisme kontrol yang ketat. Hal ini dirancang untuk mencegah aparat penegak hukum bertindak melampaui batas (abuse of power) yang berisiko merugikan pemilik aset sah, dengan pengawasan pengadilan sebagai penyeimbangnya.
- Tata Kelola Berbasis Sistem Digital Terintegrasi
Pemanfaatan teknologi informasi diwajibkan guna mendongkrak transparansi dan akuntabilitas.
Melalui sistem digital terpadu, pencatatan serta pemantauan aset sejak fase pelacakan hingga pengelolaan pascarampasan dapat terkontrol secara presisi untuk meminimalkan risiko aset hilang maupun kesalahan administrasi.
Bagaimana Nasib Harta Koruptor Pascapengesahan?
Hadirnya UU Perampasan Aset memperkokoh instrumen hukum negara dalam memburu kekayaan yang terindikasi kuat berasal dari tindak pidana korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, sebelumnya menegaskan bahwa kerja penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena pelaku sudah dijebloskan ke penjara.
Lewat regulasi baru ini, harta tersembunyi yang baru terlacak setelah vonis pidana selesai tetap dapat diburu dan diajukan permohonan perampasannya sepanjang memenuhi syarat hukum.
Meski begitu, pengesahan beleid ini tidak serta-merta membuat seluruh harta terpidana korupsi otomatis disita negara. Setiap aset tetap wajib diuji dan diverifikasi melalui mekanisme peradilan dengan tetap menghormati hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Apakah Aturan Ini Langsung Berlaku Efektif?
Persetujuan di rapat paripurna DPR merupakan tonggak krusial dalam pembentukan regulasi, namun secara ketatanegaraan masih harus dibedakan dengan tahap pengundangan serta pemberlakuan efektifnya.
Hingga pengesahan paripurna dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), penomoran resmi undang-undang serta tanggal mulai berlakunya ketentuan masih menunggu proses pengundangan dalam lembaran negara.
Oleh karena itu, teknis penerapan terhadap kasus-kasus lama, batasan nilai aset yang dapat dirampas, hingga aturan peralihannya belum dapat disimpulkan secara sepihak sebelum naskah resmi diundangkan.
