TintaOtentik.Co – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan catatan, masukan, dan sorotan atas rencana anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Tangsel.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tangsel Zulfa Sungki Setiawati mengatakan kami mencermati bahwa alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional.
“Kami memahami perlunya mendukung kegiatan rutin pemerintahan, namun kami mendorong agar proporsi belanja modal ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih merata dan berkualitas,” ujar Zulfa.
Oleh karena itu, kata Zulfa, dalam Belanja RAPBD kami menekankan pentingnya efektivitas belanja berbasis kinerja, pengendalian belanja non-prioritas, dan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang kurang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Zulfa lanjutkan tahun 2026 masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan.
“Kami mendorong agar alokasi anggaran diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Penguatan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja, khususnya untuk generasi muda dan penyandang disabilitas,” ungkap Zulfa.
“Kami berharap anggaran peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi bentuk bantuan, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan kemandirian masyarakat,” harap Zulfa.
Sementara Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Tangsel Mulyanah Anwar menyampaikan fraksi kami menilai pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas strategis, namun pelaksanaannya harus lebih merata antara wilayah di Kota Tangsel.
“Kami menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti Fasilitas dasar untuk pendidikan dan layanan kesehatan, infrastruktur mobilitas dan transportasi, dan sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah yang efektif melalui tempat pengelolaan sampah terpadu, serta pendekatan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” terang Mulyanah.
“Maka dari itu kami mendorong agar setiap proyek infrastruktur memperhatikan prinsip keberlanjutan, aksesibilitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Mulyanah.
Laporan: iwanpose
