TintaOtentik.co – Pemerintah menyoroti tajam fenomena kontradiktif yang tengah mendera industri perunggasan nasional terkait disparitas harga komoditas telur ayam.
Di satu sisi, para peternak mandiri mengeluhkan kejatuhan harga jual di tingkat kandang. Namun di sisi lain, beban harga yang harus dibayar oleh masyarakat selaku konsumen akhir justru masih melambung tinggi.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menilai ketimpangan ini sebagai sebuah anomali serius dalam rantai pasok pangan domestik. Seharusnya, koreksi harga di level hulu (peternak) linier dengan penurunan harga di level hilir (konsumen).
Kondisi ini tidak hanya merugikan peternak akibat margin yang menipis, tetapi juga memicu tekanan inflasi di tingkat ritel.
“Agar tidak gaduh di lapangan. Ini ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik, terjadi inflasi. Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun,” tegas Mentan Amran usai Konferensi Pers Stabilisasi Ketersediaan Jagung Pakan Bagi Peternak Layer di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pincangnya distribusi logistik dan tata niaga pangan ini diidentifikasi sebagai akar masalah yang membuat kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen, sama-sama terjepit dalam pusaran harga yang tidak wajar.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek untuk menyelamatkan peternak dari kejatuhan harga yang semakin dalam, Kementerian Pertanian langsung mengambil tindakan darurat.
Mentan Amran menginstruksikan Perum Bulog bersama PT Rajawali Nusindo (ID Food) untuk segera mengabsorpsi hasil produksi peternak melalui gelontoran dana penyerapan hingga mencapai Rp30 miliar.
Langkah intervensi pasar ini diyakini mampu menjadi penyangga (buffer) bagi para peternak rakyat agar tetap memiliki kepastian pasar di tengah tekanan fluktuasi harga.
“Untuk (langkah) darurat kami minta ID Food dengan Bulog menyerap nilainya katanya Rp30 miliar. Itu enggak masalah, Bulog sanggup dengan ID Food,” ujar Amran.
Tidak hanya mengandalkan intervensi BUMN pangan, pemerintah juga mensinergikan penyerapan pasokan telur nasional langsung ke dalam program strategis kerakyatan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), lewat koordinasi intensif bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pertama, MBG menyerap. Kami sudah bicara dengan Kepala BGN,” imbuhnya.
Sebagai langkah preventif yang bersifat struktural dan permanen, Kementan menyiapkan skema hilirisasi industri perunggasan.
Pemerintah berencana membangun fasilitas pengolahan komoditas telur menjadi tepung telur (egg powder). Kehadiran pabrik pengolahan ini diharapkan mampu menyerap surplus produksi saat panen raya sekaligus memperpanjang masa simpan komoditas.
“Yang kedua adalah jangka panjang itu membangun pabrik pengolahan telur, tepung telur,” jelas Amran.
Meski demikian, Amran menegaskan bahwa formulasi kebijakan yang dirumuskan pemerintah akan berjalan secara adil tanpa mengorbankan salah satu pihak.
Kesejahteraan peternak harus dikerek naik, namun daya beli masyarakat tetap harus dilindungi melalui instrumen penataan harga acuan yang proporsional.
“Tapi ingat, konsumen juga tidak boleh korban,” pungkasnya.
