TintaOtentik.co – Wacana amendemen UUD 1945 kembali mengemuka di kalangan parlemen setelah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/12) lalu.
Saat ditemui di kompleks parlemen pada Kamis (4/12), Muzani membenarkan bahwa rencana amendemen menjadi salah satu topik diskusi mereka. Namun, Muzani menegaskan bahwa percakapan tersebut masih berada di tahap awal.
“Baru awalan aja. Ya, diminta tidak buru-buru,” kata Muzani, menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo.
Muzani mengakui sempat menyinggung rencana amendemen tersebut, namun dia menekankan bahwa pembicaraan tersebut belum mendalam, melainkan masih bersifat diskusi antar kedua tokoh.
“Sempat disinggung sebentar. Tapi harus ada pembahasan. Ada persinggungan lagi sedikit,” imbuhnya.
Jika dilihat, isu utama yang melatarbelakangi wacana amendemen terbatas ini adalah usulan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang kini dikenal sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Sejak lama, MPR telah mengkaji kebutuhan PPHN sebagai kerangka kebijakan strategis yang berkelanjutan, berfungsi sebagai arahan pembangunan bagi pemerintah dan lembaga negara, meskipun pemerintahan berganti. PPHN diharapkan menggantikan fungsi yang saat ini dijalankan oleh UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Muzani sendiri pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8) lalu, telah menyatakan bahwa rumusan awal PPHN telah rampung disusun oleh Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Ia secara terbuka mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga lembaga negara, untuk memberikan pandangan mereka mengenai wacana ini.
Wacana pengembalian PPHN sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. Isu amendemen terbatas ini sudah bergulir sejak periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua pada tahun 2019 dan didorong oleh pimpinan MPR periode sebelumnya, termasuk Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Bamsoet kala itu mengklaim bahwa PPHN merupakan hasil kajian mendalam yang penting untuk memastikan pembangunan jangka panjang tetap berkelanjutan. Namun, rencana tersebut sempat dihentikan sementara hingga Pemilu 2024 rampung. Pada Agustus 2023, Bamsoet menegaskan bahwa parlemen sepakat menunda pembahasan amendemen, menghindari tuduhan miring perihal perpanjangan masa jabatan presiden.
Kini, setelah Pemilu selesai, wacana yang tertunda itu kembali diangkat, tetapi dengan pesan kehati-hatian dari pucuk pimpinan negara.
