TintaOtentik.Co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya sengaja menantang kreativitas para direktur utama (dirut) bank dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dalam bentuk deposito. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar perbankan tidak lagi bergantung pada pola lama yang dianggap terlalu nyaman.
“Mereka (dirut bank) kan orang-orang pintar. Cuma, selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman. Enggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi, mereka setiap Sabtu-Minggu main golf kali,” ujar Purbaya usai menghadiri rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9).
Purbaya menuturkan, dengan dana tersebut, para bankir kini harus lebih aktif mencari peluang penyaluran kredit yang produktif dan berorientasi pada keuntungan berimbang. “Sekarang, dengan uang itu (Rp200 triliun) mereka berpikir. Harusnya market based ya. Mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, penempatan dana besar tersebut akan berdampak pada sisi permintaan dan penawaran di pasar. Selain meningkatkan likuiditas, suku bunga pinjaman juga diprediksi menurun sehingga masyarakat terdorong untuk lebih berani mengajukan kredit. Ujungnya, perputaran uang akan semakin cepat di perekonomian nasional.
“Karena demand dan supply tumbuh bersamaan, tanpa menimbulkan bahaya kepanasan, apa yang disebut demand pull inflation. Harusnya dengan inject seperti itu (guyuran Rp200 triliun), perekonomian akan berjalan,” kata Purbaya optimistis.
Lebih lanjut, ia menegaskan skema ini didasarkan pada prinsip dasar kebijakan moneter. Jika dana tidak dimanfaatkan oleh perbankan, maka bank penerima harus membayar bunga deposito kepada pemerintah.
“Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar, yang kalau mereka gak pakai, mereka harus bayar ke saya (bunga deposito). Jadi, ini sebetulnya prinsip dasar dari monetary policy,” jelasnya.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 mengenai penempatan uang negara. Dalam beleid tersebut, pemerintah mendapatkan imbal hasil sebesar 80,476% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Dengan BI rate saat ini di level 5 persen, bunga yang diperoleh pemerintah diperkirakan sekitar 4 persen dari total deposito Rp200 triliun.
Adapun lima bank yang menerima penempatan dana ini adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Rinciannya, BRI, BNI, serta Bank Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
