TintaOtentik.Co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, memastikan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah resmi disahkan. Namun, prosesnya masih dalam tahapan penyampaian rencana ke tingkat provinsi.
Bambang menjelaskan, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang diterima pada 28 Agustus 2025 menuntut adanya sejumlah penyesuaian. Salah satunya terkait target pendapatan yang dinilai terlalu tinggi.
“Ini berkaitan dengan masalah pendapatan. Dari hasil evaluasi, angka yang sudah kita tetapkan dianggap terlalu besar, karena provinsi menurunkan target terutama dari sisi bagi hasil pajak opsen. Jadi rencana target pendapatan kita otomatis wajib dilakukan penyesuaian,” ungkap Bambang, kepada TintaOtentik.Co, setelah rapat Badan Anggaran, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, penurunan target ini tidak lepas dari mekanisme baru opsen pajak yang mulai berlaku pada 2025. Bambang menyebut, dibandingkan dengan skema Bagi Hasil Pajak (BHP) sebelumnya, sistem opsen memang menunjukkan perbedaan yang cukup besar.
“Kalau dihitung, perbedaan di awal pembahasan APBD Murni 2025 itu sekitar Rp200 miliar lebih tinggi dibandingkan mekanisme BHP. Nah, angka ini yang kemudian dievaluasi oleh provinsi menjadi lebih rendah dari sebelumnya,” jelasnya.
Terkait fokus penggunaan anggaran pada APBD Perubahan, Bambang menegaskan pemerintah daerah tetap mengutamakan pembelanjaan yang bersifat wajib dan mengikat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah itu, alokasi anggaran akan diarahkan pada kasus-kasus khusus yang perlu segera ditangani.
“Di tahap awal kita penuhi dulu yang sifatnya wajib mengikat. Setelah itu, ada beberapa special case yang harus kita biayai agar tidak menjadi persoalan hingga akhir tahun,” pungkasnya.
Laporan: iwanpose
