NASIONAL – Pengamat Politik UNJ, Ubedilah Badrun, mengatakan pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan korupsi haru diberantas secara radikal.
Hal ini disampaikan langsung pada acara Rakyat Bersuara di Inews TV, (29/10/24) saat sesi diskusi terkait pesan Prabowo yang tidak mau ada ‘garong’ di dalam pemerintahannya.
“Saya kira biasa pemimpin punya target besar itu, tetapi seberapa rasional mimpi besar itu bisa dijelaskan, itu kan persoalannya disitu, ambil contoh target untuk memberantas korupsi dengan indeks korupsi kita yang berada di angka 34% yang artinya korupsi merajalela, darimana Prabowo memulai itu ini kan permasalahan yang serius,” terang Ubed.
Ubed memberi contoh pemberantasan korupsi melalui peran dan fungsi dari KPK. Menurutnya, badan pemberantasan korupsi seperti KPK harus memiliki independensi.
“Atau misalnya apakah Prabowo berani menyiapkan dalam tanda kutip posisi KPK saat ini dibawah eksekutif menjadi KPK yang betul-betul independen untuk melakukan pemberantasan,” papar Ubed.
“KPK melakukan tindakan hukum secara independen, tetapi relasi kuasanya di bawah eksekutif, kira-kira seperti itu nanti ahli hukum tata negara yang bisa menjelaskan itu lebih detail,” sambungnya.
Dengan begitu, Ubed berfikir target pertumbuhan ekonomi sampai 8% itu berat ketika penegakan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik.
Ubed pun berkata optimisme itu harus rasional, di satu sisi, ia melihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnan di 5%. Maka Ubed bilang investasi di bidang ekonomi harus terus dikembangkan.
“Sebenernya secara ekonomi sederhana, stagnasi ini karena tidak ada investasi, investasi itu stagnan atau kecil, karena angka perekonomian tumbuh itu ketika ada lapangan kerja baru, nah lapangan kerja baru itu tumbuh ketika ada perusahaan-perusahaan banyak investasi, kalau investasinya susah mana bisa tumbuh ekonomi,” jelasnya.
Ubed tak lupa menerangkan, kalau para investor sehat tidak mau berinvestasi di Indonesia dikarenakan praktik korupsi masih merajalela. Ia menyarankan agar pemberantasan korupsi haru diberantas secara radikal pada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
“Lalu kenapa investor-investor dari berbagai negara itu investasinya kecil di Indonesia, karena mereka belum sepenuhnya percaya bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik, korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Itu hasil riset dari World Economic Forum, yang mengatakan bahwa pemodal asing tidak mau berinvestasi di negara yang korupsinya merajalela, jadi sebetulnya faktor untuk menumbuhkan ekonomi yaitu seberapa besar pemerintahan baru ini mau secara radikal memberantas korupsi,” tukasnya.
Laporan: iwanpose
